Sebatik, SIMPATIK, - Anggota DPRD Nunukan, H. Firman Latif, mengingatkan agar perencanaan pembangunan daerah kembali pada ruhnya, berangkat dari kebutuhan warga. 

Menurutnya, pola pembangunan dari bawah ke atas atau bottom-up mesti menjadi pedoman dalam penyusunan program, bukan justru mengikuti pola dari atas ke bawah (top down).

Hal tersebut, disampaikan H. Firman saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Camat dan Sekretaris Camat Sebatik, unsur Forkopimcam, Bappeda Nunukan, serta empat kepala desa di Kecamatan Sebatik Induk.

Anggota Komisi II DPRD Nunukan ini menilai, Musrenbang seharusnya menjadi ruang warga menyampaikan kebutuhan paling mendasar, kebutuhan yang dimaksud, tidak selalu berupa proyek besar, tetapi hal-hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya jadi agenda tahunan, Pemerintah daerah perlu mendengar apa yang benar-benar dibutuhkan warga melalui kepala desa dan perangkatnya,” kata Firman.

Menurutnya, desa memiliki pemahaman paling dekat dengan kondisi lapangan, kepala desa dan aparat desa mengetahui persoalan riil yang dihadapi warga, mulai dari infrastruktur dasar, layanan publik, hingga penguatan ekonomi.

ia juga mengingatkan agar usulan pembangunan tidak semata berangkat dari program yang sudah disiapkan sebelumnya, pola seperti itu, lanjutnya, berpotensi membuat Musrenbang kehilangan makna sebagai wadah partisipasi masyarakat.

“Kalau program sudah jadi sejak awal, lalu Musrenbang hanya formalitas, masyarakat tentu merasa aspirasinya tidak punya ruang,” ujarnya.

Ditambahkannya, pembangunan yang baik bukan diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan dari sejauh mana program tersebut dipakai dan dirawat oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks wilayah perbatasan Kecamatan Sebatik, Firman menilai pendekatan bottom-up menjadi hal yang utama dalam pembangunan, karakter geografis dan sosial masyarakat yang beragam menuntut kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

“Sebatik ini punya tantangan tersendiri sebagai wilayah perbatasan, maka suara dari bawah perlu benar-benar didengar, bukan diseragamkan dengan daerah lain,” ucapnya.

Legislatif Dapil III Sebatik ini berharap hasil Musrenbang RKPD 2026 tidak berhenti di atas secarik kertas, namun benar-benar menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan 2027 yang pro rakyat dan dekat dengan kebutuhan warga.

“Kalau prosesnya dibuka dan didengar bersama, hasilnya pasti lebih terasa bagi masyarakat,” pungkasnya.***
 

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom