Nunukan, SIMP4TIK – Sebanyak 63 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pikada 2024, pada Sabtu (25/05/2024) resmi dilantik oleh Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran.
Pelantikan yang di gelar di Ballroom Hotel Laura Nunukan tersebut turut hadir mewakli Bupati Nunukan Kepala Bakesbangpol Nunukan, Hasan Basri Mursali.
Panwascam yang hadir dan dilantik saat itu, terlihat mengenakan pakian adat dari suku dan etnis yang berbeda-beda, yang menggambarkan keberagaman budaya masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Ketua Bawaslu Nunukan, mengatakan Pelantikan ini mengusung tema kebudayaan, harapannya kepada Panwaslu Kecamatan yang baru saja dilantik, dengan mengenakan pakian adat daerah masing-masing dapat memaknainya tidak hanya sebatas seremonial tapi ini menandakan dan melambangkan bahwa meskipun pilihan pada Pilkada ke depan itu berbeda-beda tetapi kita harus tetap menjaga silaturahmi menjaga persaudaraan sesama masyarakat suku maupun agama.
”Pilkada dan Pemilu itu sangat berbeda psikologi sosial politiknya. Kalau Pemilu 2024 kemarin saya kira kita sukses. Baik KPU, Pengawas Pemilu dan didukung oleh TNI, Polri serta Pemerintah Daerah sukses melaksanakan Pemilu 2024,” ucapnya, Sabtu (25/05/2024).
Menurut Muhammad Yusran, pada Pilkada ini tantangannya beda karena konflik kepentingannya itu langsung di daerah. Bisa saja beririsan dengan konflik kepentingan di daerah sehingga potensi-potensi pelanggaran termasuk polarisasi suku dan agama itu bisa aja lebih besar dibandingkan pada Pemilu 2024.
Seliain itu juga potensi pelanggaran netralitas ASN, Kepala Desa dan penggunaan fasilitas negara dan seterusnya itu bisa saja lebih besar.
“Oleh karena itu harapannya dengan kalian menggunakan baju adat ini kita ingin menjaga bahwa kita tetap Bhineka Tunggal Ika walaupun pilihan berbeda,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bakesbangpol Nunukan, Hasan Basri Mursali yang hadir mewakili Bupati Nunukan menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panwascam se - Kabupaten Nunukan dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2024.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, saya mengucapkan selamat, semoga panwascam yang dilantik pada hari ini mampu mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan baik," tuturnya.
Lanjut Hasan Basri, sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu, Panwascam memikul tanggung jawab mewujudkan kualitas Pemilu yang semakin baik dan demokratis. hal ini menjadi penting, karena Pemilu tahun 2024 yang baru beberapa bulan lalu kita laksanakan mendapatkan beberapa catatan dan evaluasi dari berbagai pihak.
“Beberapa kalangan bahkan menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal, karena praktek money politik yang sangat masif dan kasat mata, kanibalisme suara antar calon anggota legislatif yang luar biasa, dan berbagai kekurangan yang lain,” ucapnya.
KPU, Bawaslu, dan Penyelenggara Pemilu yang lain juga dinilai belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.
“Bawaslu dan seluruh jajarannya dianggap terlalu pasif, karena lebih bersikap menunggu bola ketimbang aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan. Bawaslu juga dinilai masih bersikap tebang pilih, dan kurang tegas dalam menindaklanjuti setiap laporan atau temuan kecurandan dan pelanggaran di lapangan,” ungkapnya.
Catatan dan penilaian ini, kata Hasan tentu saja tidak boleh langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran, namun jangan pula dianggap sebagai pepesan kosong belaka. catatan, saran, maupun masukan ini harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dari semua pihak yang berharap pemilu dari waktu ke waktu semakin baik.
“Saya berharap Bawaslu juga tidak bersikap anti kritik, namun harus mampu menerima dan menampung setiap masukan sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk perbaikan di masa dalam beberapa bulan ke depan, kita akan melaksanakan Pilkada untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati di seluruh Indonesia," ujarnya.
Menurut Hasan, dari pengalaman selama ini, situasi dan dinamika yang terjadi dalam pilkada selalunya lebih tinggi dan panas. potensi terjadinya gesekan dan perselisihan antar pendukung calon lebih sering terjadi, keterlibatan aparatur pemerintah biasanya juga lebih meningkat, dan penggunaan politik uang juga biasanya lebih besar.
“Untuk itu, saya berharap kepada Bawaslu dan seluruh jajarannya untuk benar-benar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk menekan potensi - potensi kerawanan tersebut. Jangan sampai Pilkada mendatang menjadi tidak berkualitas dan suasana di masyarakat tidak kondusif akibat keputusan dan sikap - sikap Penyelenggara Pemilu yang tidak semestinya. saya mengajak kepada kita semua mari mengambil peran masing-masing dalam mewujudkan Pilkada yang aman, damai, demokratis dan berkulaitas.” imbuhnya.
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
