Nunukan, SIMP4TIK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mencatat inflasi pada September 2026 sebesar 0,59 persen secara bulanan (month-to-month/m-to-m).

Secara tahun kalender, inflasi Januari–September 2026 mencapai 1,98 persen, sedangkan secara tahunan (year-on-year/y-on-y) tercatat sebesar 2,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,51.

Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien, mengatakan angka tersebut perlu dilihat bersama dengan perkembangan inflasi sepanjang 2026 dan sumber utama yang memengaruhi perubahan harga.

“Perkembangan tersebut perlu dibaca secara lebih utuh. Inflasi tahunan Nunukan pada September 2026 meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat 1,28 persen. Namun, angka 2,24 persen tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan puncak inflasi tahunan dalam setahun terakhir, yaitu 4,22 persen pada Februari 2026,” ujarnya, Jumat (02/10/2026).

Dari sisi perkembangan tahunan, inflasi Nunukan tercatat 3,67 persen pada Januari dan meningkat menjadi 4,22 persen pada Februari, setelah itu, angka inflasi turun menjadi 1,96 persen pada Maret dan relatif stabil pada April hingga Juni, masing-masing sebesar 2,05 persen, 2,03 persen dan 2,08 persen.

Inflasi kemudian kembali menurun menjadi 1,34 persen pada Juli dan 1,28 persen pada Agustus, sebelum meningkat menjadi 2,24 persen pada September.

Menurut Iskandar, kenaikan pada September perlu dicermati, tetapi tidak cukup hanya melihat perubahan angka inflasi dalam satu bulan.

“Yang lebih penting adalah melihat kelompok pengeluaran yang membentuk inflasi dan bagaimana kecenderungan harganya pada bulan-bulan berikutnya,” katanya.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman dan tembakau menjadi kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Nunukan, yakni sebesar 0,61 poin persentase.

Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran memberikan andil sebesar 0,46 poin persentase, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 poin persentase.

Sementara kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil 0,23 poin persentase, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta transportasi masing-masing memberikan andil sebesar 0,21 poin persentase.

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil 0,10 poin persentase, kesehatan 0,05 poin persentase, serta pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 poin persentase.

“Ketika kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, maka perhatian terhadap ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi semakin penting,” kata Iskandar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Nunukan yang memiliki karakter wilayah perbatasan dan kepulauan, jarak antarkawasan yang relatif jauh serta ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan stabilitas harga.

“Sebagai kabupaten perbatasan dengan karakter wilayah kepulauan dan jarak antarkawasan yang relatif jauh, persoalan harga di Nunukan tidak dapat dilepaskan dari aspek pasokan dan distribusi,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian barang kebutuhan masyarakat harus melalui rantai distribusi yang panjang, gangguan pada pasokan, transportasi maupun distribusi berpotensi diteruskan hingga memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Karena itu, pemantauan harga perlu dilakukan secara rutin dengan tidak hanya melihat perubahan harga, tetapi juga kondisi stok, asal pasokan serta kemungkinan hambatan distribusi.

“Pemantauan sebaiknya tidak berhenti pada harga, tetapi juga melihat ketersediaan stok, asal pasokan dan hambatan distribusinya,” ujarnya.

Selain menjaga kelancaran distribusi, penguatan produksi pangan lokal juga dapat menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan dikembangkan di Nunukan.

Iskandar juga menekankan pentingnya koordinasi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menurutnya, setiap tekanan harga perlu terlebih dahulu diketahui sumbernya agar langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan persoalan di lapangan.

“Ketika terjadi tekanan harga, perlu segera diketahui apakah persoalannya berasal dari kekurangan pasokan, distribusi, peningkatan permintaan, faktor musiman, atau faktor lainnya. Dengan diagnosis yang tepat, intervensi juga dapat dilakukan secara lebih tepat,” katanya.

Menjelang periode meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemantauan stok dan harga juga perlu dilakukan lebih dini, apabila kondisi di lapangan membutuhkan intervensi, operasi pasar maupun gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan sesuai kebutuhan.

BPS Kabupaten Nunukan menegaskan bahwa data inflasi yang disajikan merupakan bagian dari statistik yang independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah pengendalian harga.

“Data yang baik harus berujung pada keputusan yang lebih baik, ketika sumber tekanan harga dapat diketahui lebih awal, respons kebijakan juga dapat disiapkan dengan lebih cepat dan tepat,” tutup Iskandar. (*)

Foto : BPS

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : BD Novelinna