Nunukan, SIMP4TIK - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Ir. Jabbar, S.E., tekankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nunukan harus dukung program Kepala Dearah sesuai Visi dan Misi 17 Arah Perubahan.
“Sekda dan Perangkat Daerah lainnya itu membantu Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan program-program kemasyarakatan, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati ada 17 arah perubahnnya, dan itu sudah disampikan dalam Forum OPD langsung harus berjalan,” ucapnya, Kamis (13/03/2025).
Jabbar yang resmi ditunjuk oleh Bupati Nunukan pada Kamis (13/03/2025), menjelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) mempunyai tugas yaitu membantu kepala daerah, menyusun kebijakan dan pengorganisasian administratif, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan secara administratif.
“Sekda itu kan pembantu sama dengan posisi kepala OPD cuma secara Administrasi Sekda levelnya sedikit diatas Kepala OPD, saya kira Sekda simpul koordinasi dalam rangka membantu program kepala daerah sesui visi dan misinya dan juga dituangkan dalam RPMJD,” terangnya.
Jabbar, memastikan 17 arah perubahan akan terlaksana dan tidak terkendala dengan adanya efisiensi anggaran.
“Saya tegaskan jangan terfokus, jangan menjadikan alasan efisiensi, karena tidak semua 17 arah perubahan ini butuh dana besar, dan saya kira sebelumnnya juga sudah berjalan di beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan Starlink itu sudah dijalankan sebelumnnya, kebetulan saja itu masuk dari 17 arah perubahan daerah pada saat ini,” pungkasnya.
Jabbar juga menerangkan bidang pertanian selama ini juga sudah dijalankan itu juga tinggal meneruskan, air bersih tinggal 2 tempat lagi yang dipersiapkan untuk pembangunan embung di Lapri Sebatik dan Sei Limau itu sekarang dalam proses dan di Sebatik sudah konsultasi publik atau konsultasi dengan pemilik lahan mudah-mudahan tahun ini sudah bisa direalisasikan dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, membantu bagimana apabila lahan ini telah dipersiapkan bagaimana langkah selanjutnya persiapan pembangunan embungnya dan PDAM juga sudah kami komunikasikan dan itu sudah tinggal menunggu pembebasan lahannya.
“Dari 17 arah perubahan itu memang ada yang bukan kewenangan Kabupaten seperti Listrik itu kewenangan provinsi, jadi apa yang bukan kewenangan kabupaten kita akan lakukan koordinasi. Ketika 17 program arah perubahan itu dijalankan dipastikan tidak ada pengaruhnya dari efisiensi, saya melihat semuannya bisa berjalan,” ungkapnya.
Sementara itu untuk program memberikan pakaian-pakaian atau seragam anak sekolah di awal tahun juga sudah dipersiapkan oleh Diknas namun volumenya diusahakan menyesuikan dengan porsi anggaran nantinya.
“Data pokok pendidikan tahun ini kita ambil 10 persen kenaikannya siapa tahu ada tambahan, biasanya tidak bertambah banyak paling sedikit selisihnya,” tuturnya.
“Jalan tani 100 KM pertahun saya sudah cek itu sudah melebihi, dari dana pokok DPR yang banyak masuk ada 105 KM, kalau yang lain kan tidak banyak seperti contoh membuat kampung Hortikultura itukan sudah berjalan dan ditangani oleh masyarakat, tinggal bagimana memadukan semua itu, saya tanya para pertanian disitu ada semangka, bisakah ditambah dengan buah-buahan lain misal ada pisang ada mangga sehingga betul-betul disatu kawasan itu bervariasi,” tambahnya.(*)
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
