Tarakan, SIMP4TIK - Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Utara, Anggota DPR RI Dedi Yansen Sitorus menyampaikan pesan penting soal anggaran dan masa depan daerah perbatasan, Sabtu (4/10/2025). Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan BNPP, ia menyoroti pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mulai terasa dampaknya.

“Kalau tahun depan pemotongannya lebih besar lagi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya dengar akan ada tambahan langsung dari pusat, walau tidak dikelola daerah,” ujarnya.

Dedi juga menanggapi isu penyalahgunaan dana transfer yang disebut mencapai 40 persen. “Angka itu harus dicek lagi. Tapi ini jadi tantangan buat kita di daerah: buktikan bahwa setiap rupiah dari negara benar-benar digunakan untuk rakyat,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa APBD Kalimantan Utara masih sangat bergantung pada dana pusat—lebih dari 80 persen. Tapi tahun 2025, DAU dan DAK turun cukup tajam. “Ini langsung berdampak ke sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Tak hanya soal anggaran, Dedi juga bicara soal BUMD. Menurutnya, Kalimantan Utara punya potensi besar di sektor energi, jasa, dan perbankan. Tapi tantangannya juga besar: manajemen belum kuat, aset belum jelas, dan monetisasi bisnis belum jalan. “BUMD jangan jadi beban. Harus jadi sumber pendapatan dan layanan publik,” ujarnya.

Terakhir, ia menyoroti konflik agraria di Kaltara. “Masalah lahan, status hutan, dan penguasaan di perbatasan itu kompleks. Reforma agraria jangan cuma berhenti di sertifikat. Harus berdampak ke kesejahteraan,” tutupnya.

Kunjungan ini jadi momen penting untuk menyuarakan harapan daerah perbatasan. Dedi Yansen mengajak semua pihak untuk bersinergi dan membuktikan bahwa Kalimantan Utara bisa jadi contoh pengelolaan daerah yang transparan, tangguh, dan berpihak pada rakyat.

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom