TANJUNG SELOR, SIMP4TIK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan peningkatan status menjadi “Provinsi Informatif” pada tahun 2025 dalam bidang keterbukaan informasi publik. Target ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, saat membuka Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik di Aula Kantor Gubernur, Rabu (11/6/2025).
“Tahun ini, target kita bukan hanya lolos monitoring dan evaluasi, tapi naik ke kategori informatif,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal akuntabilitas publik, terutama di era digital saat ini.
Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2024, Kaltara belum masuk dalam kategori informatif. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
Pollymaart mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PPID serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam diseminasi informasi publik. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltara, Niko Ruru, dan fasilitator dari Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Yulius Arnoldus Sanimin. Keduanya memaparkan hasil evaluasi keterbukaan informasi tahun 2024 dan strategi peningkatan di tahun 2025.
Menurut Yulius, beberapa kelemahan PPID di Kaltara masih ditemukan, seperti belum tersedianya dokumen pada beberapa unit kerja, di antaranya bagian barang dan jasa, biro hukum, Bappeda, dan inspektorat.
Sementara itu, Niko menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam permohonan informasi masih rendah. Selain itu, aspek penilaian yang perlu diperhatikan adalah presentasi kepala daerah terkait komitmen dan inovasi dalam keterbukaan informasi publik, yang memiliki bobot nilai sebesar 20 persen.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas. Ini adalah hak publik dan instrumen pengawasan terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.
Teks/Foto : Asa Zumara, SS, M.IKom (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom
