Nunukan, SIMP4TIK – Bagi penyandang disabilitas, sebuah kartu identitas dapat memiliki arti lebih dari sekadar dokumen administratif. Kartu tersebut dapat menjadi tanda pengenal yang membuka akses terhadap berbagai layanan dan kemudahan yang disiapkan pemerintah.
Hal inilah yang menjadi salah satu alasan program pendataan dan penerbitan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas mulai diterapkan di Kabupaten Nunukan melalui kolaborasi pemerintah daerah bersama mitra pembangunan.
Provincial Lead SKALA, Nurul Afandi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kemitraan Australia dan Indonesia yang salah satu fokusnya mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.
Menurutnya, kebutuhan terhadap data yang lebih spesifik menjadi penting karena pemerintah membutuhkan informasi yang tidak hanya mencatat jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga kondisi, alamat dan hambatan yang mereka hadapi.
“Pemerintah ketika ingin memberikan bantuan tentu harus punya data yang lebih konkret. Walaupun sudah ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, data tersebut belum menggambarkan secara detail hambatan atau kondisi medis yang dialami penyandang disabilitas. Karena itu diperlukan pendataan yang lebih spesifik,” jelas Nurul, Kamis (24/09/2026).
Ia menjelaskan, upaya tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 yang mengamanatkan pendataan penyandang disabilitas secara lebih jelas.
Pendataan kemudian direkam melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Kalimantan Utara atau Sijosku. Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah melihat data penyandang disabilitas secara lebih rinci sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun program.
“Kalau datanya sudah tersedia, pemerintah Kabupaten Nunukan bisa mengakses siapa saja penyandang disabilitas, apa hambatannya dan di mana alamatnya. Ketika pemerintah memiliki program, data tersebut bisa menjadi dasar untuk menentukan sasaran secara lebih tepat,” ujarnya.
Nurul menilai keberadaan kartu juga penting untuk memastikan berbagai kemudahan dapat diterapkan di lapangan. Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan konsesi 20 persen melalui kerja sama dengan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP).
Selain itu, terdapat kemudahan berupa diskon pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk mengakses berbagai konsesi itu tentu diperlukan identitas. Misalnya ketika teman tuna rungu atau tuna wicara datang ke loket dan menyampaikan bahwa dirinya penyandang disabilitas, tentu petugas membutuhkan dasar atau identitas yang jelas. Di situlah kartu ini menjadi penting untuk memudahkan implementasi layanan,” katanya.
Menurut Nurul, konteks Nunukan menjadi penting karena daerah ini memiliki karakteristik wilayah perbatasan, pedalaman dan wilayah yang sulit dijangkau. Pemenuhan hak penyandang disabilitas karena itu perlu dipastikan hingga ke wilayah-wilayah tersebut.
Ke depan, manfaat kartu juga terbuka untuk terus dikembangkan. SKALA bersama pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah untuk melihat peluang kemudahan lainnya, termasuk sektor perdagangan.
“Ada kemungkinan dinas perdagangan memberikan kemudahan seperti bazar murah dan berbagai program lainnya kepada teman-teman disabilitas,” ungkapnya.
Nurul menegaskan, tahap awal ini bukan hanya tentang menghasilkan kartu, tetapi membangun tata kelola pendataan dan pelayanan yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
“Ini masih permulaan. Yang kita bangun bukan hanya pendataannya, tetapi juga tata kelola dan mekanisme bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas benar-benar dapat diakses,” tutupnya. (*)
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : BD Novelinna