Nunukan, SIMP4TIK – Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus (P2DK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Sumarlan, S.Pd., M.Si selaku Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Kementerian Desa dan PDT

Dalam rapat koordinasi bidang perbatasan Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (13/11/2025). Kemendes PDTT memaparkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek keamanan, kesejahteraan, dan tata kelola pemerintahan.

Direktur P2DK menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garis penjaga kedaulatan, tetapi juga harus tumbuh sebagai simpul ekonomi dan kolaborasi antarnegara,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pembangunan perbatasan menitikberatkan pada empat pendekatan utama, yakni:

1. Pendekatan Keamanan (Security Approach) – memperkuat sistem pertahanan dan keamanan melalui penegasan batas wilayah dan peningkatan sarana pengawasan.
2. Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approach) – mempercepat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar, dan layanan publik di wilayah perbatasan.
3. Pendekatan Lingkungan (Environment Approach) – menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatasi abrasi di pulau-pulau kecil terluar.
4. Pendekatan Tata Kelola (Governance Approach) – memperkuat sinergi antarinstansi, swasta, dan masyarakat.

Lanjut dijelaskan Kabupaten Nunukan ditetapkan sebagai salah satu dari 67 kabupaten kawasan perbatasan nasional, dengan 8 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) seperti Krayan, Sebatik Tengah, dan Sei Menggaris. Dari total 109 desa di kawasan ini, sebanyak 23 desa masih berstatus tertinggal dan menjadi fokus pengentasan Kemendes PDTT.

Data BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nunukan pada tahun 2024 mencapai 68,52, meningkat konsisten sejak 2020. Meski demikian, tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional (8,47 persen), sehingga intervensi pembangunan sosial ekonomi menjadi agenda penting lima tahun ke depan. 

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur perdesaan di Nunukan telah digerakkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp46,25 miliar, meliputi pembangunan jalan strategis, tambatan perahu, jembatan gantung, dan dermaga rakyat.
Kegiatan pembangunan ini menyasar peningkatan konektivitas antardesa dan memperkuat akses ekonomi masyarakat perbatasan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas negara.

P2DK juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pembangunan sarana kesehatan, dan program ketahanan pangan desa.
Langkah-langkah strategis yang dirancang antara lain:

Pemanfaatan Dana Desa 20 persen untuk ketahanan pangan sesuai Kepmendesa No. 3 Tahun 2025.
Subsidi pupuk dan kredit alat mesin pertanian (Alsintan) bagi petani lokal.
Pembangunan dan digitalisasi layanan kesehatan, termasuk telemedicine untuk daerah terpencil.
Kemitraan SMK dengan dunia industri, agar SDM lokal siap menghadapi pasar kerja lintas negara.
PLBN Sebagai Simbol Kedaulatan dan Ekonomi Baru
Tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) — Long Midang, Labang, dan Sei Nyamuk — menjadi titik strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai gerbang kedaulatan, tetapi juga diharapkan menjadi pusat ekonomi baru berbasis kolaborasi desa lintas negara.

Melalui inisiatif seperti ASEAN Village Network Indonesia–Malaysia, pemerintah berupaya mengembangkan zona ekonomi perbatasan dan memperkuat diplomasi antarwilayah.

Dalam milestone pembangunan perbatasan 2025–2045, Kemendes PDTT memproyeksikan empat tahap transformasi, dimulai dari penguatan pondasi hingga kemandirian ekonomi berbasis kerja sama internasional.
Tahap awal (2025–2029) fokus pada pembangunan sarana dasar, stabilitas pertahanan, dan penguatan ekonomi lokal — menjadi pijakan menuju “Indonesia Emas 2045” di kawasan perbatasan. (*) 

Teks/Foto : Masdiana (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom