Sebatik, SIMP4TIK - Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Robby Nahak Serang Kabupaten Nunukan melakukan peninjauan langsung terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Sebatik. Peninjauan ini dilakukan menyusul keresahan masyarakat atas maraknya peredaran bensin asal Malaysia yang semakin merajalela di wilayah perbatasan.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Kepala BPPD tidak hanya memantau kondisi pasokan BBM resmi, tetapi juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari masuknya bensin ilegal. Masyarakat Sebatik, yang sehari-hari bergantung pada BBM untuk aktivitas transportasi dan usaha kecil, kerap menghadapi ketidakpastian harga dan kualitas akibat dominasi bensin impor ilegal.
“Peninjauan ini penting agar kita mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai masyarakat di perbatasan terus bergantung pada pasokan ilegal yang merugikan negara dan berpotensi membahayakan konsumen,” tegas Kepala BPPD
Usai melakukan pengecekan, Kepala BPPD menegaskan akan segera melaporkan hasil temuan kepada Bupati Nunukan. Tidak berhenti di situ, pihaknya juga berkomitmen menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) serta menjadwalkan pertemuan bersama Bupati dengan Direktur Migas. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum resmi untuk mencari solusi permanen atas ketersediaan BBM di Pulau Sebatik.
"Kita temukan di lapangan soal harga itu beda. Untuk perbedaan harga bensin asal Malaysia berkisar diharga Rp 15 ribu rupiah perbotolnya. Tingginya harga BBM dari Malaysia juga dipengaruhi naiknya nilai tukar ringgit. Dan untuk bensin asal Indonesia di kisaran Rp 12 ribu rupiah. Hal ini menjadikan masyarakat lebih memilih untuk membeli dengan harga yang murah," ucap Robby Nahak Serang.
Langkah ini menjadi krusial mengingat Pulau Sebatik adalah wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketersediaan BBM resmi bukan hanya soal kebutuhan energi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara, stabilitas ekonomi lokal, dan perlindungan masyarakat perbatasan.
Masyarakat Sebatik menyambut baik langkah pengawasan ini. Sejumlah warga berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang menjamin pasokan BBM resmi untuk warga sebatik.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih kuat dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah perbatasan. Pulau Sebatik bukan hanya titik geografis, tetapi juga simbol ketahanan nasional yang harus dijaga dengan serius.(*)
Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
