Nunukan, SIMP4TIK – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Andi Mulyono, SH., MH., CLA., CM., CIAP., menegaskan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Pusat untuk memastikan batas wilayah Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia secara jelas dan tegas.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan Deputi I Staf Khusus Presiden Republik Indonesia ke Pulau Sebatik, yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Wakil Bupati Nunukan, Kajari, perwakilan Kapolda, serta pengelola kawasan perbatasan.
“Hingga saat ini, masih terdapat klaim dari Malaysia terhadap beberapa titik strategis di Pulau Sebatik, termasuk ujung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sebagian jembatan Pos TNI AL,” ujar Dr. Andi Mulyono, Jumat (20/06/2025).
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan perbatasan, Dr. Andi mendorong Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk mengambil langkah strategis meninjau kembali dokumen kolonial peninggalan Belanda dan Inggris.
Hal ini penting sebagai dasar penegasan kedaulatan wilayah Indonesia di Pulau Sebatik.
“Jika dokumen historis menunjukkan Pulau Sebatik adalah bagian wilayah bekas jajahan Belanda, maka ini harus ditegaskan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Dr. Andi juga menyoroti perlunya dialog bilateral yang tegas dan jelas antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia agar sengketa perbatasan dapat diselesaikan secara damai namun tegas.
“Masalah ini jangan dianggap sepele atau dibiarkan seperti api dalam sekam. Ketidakjelasan batas wilayah dapat berdampak jangka panjang dan harus segera dituntaskan demi kedaulatan bangsa,” katanya.
Pengalaman sengketa sebelumnya seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, di mana Indonesia kalah melalui keputusan Mahkamah Internasional, menjadi pelajaran penting agar pemerintah bertindak lebih tegas dan berstrategi.
Dalam konteks kedaulatan, Dr. Andi menegaskan bahwa wilayah perbatasan dan fasilitas seperti jembatan, pos keamanan, serta infrastruktur lainnya harus diperlakukan sebagai simbol kehormatan dan harga diri bangsa.
“Satu jengkal tanah pun tidak boleh diserahkan kepada negara lain. Ini prinsip yang harus kita jaga sebagai anak bangsa,” tegasnya.
Dr. Andi Mulyono berharap agar kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah perbatasan menjadi momentum untuk menegaskan batas wilayah dan menyelesaikan polemik Pulau Sebatik secara tuntas.
“Kami yakin setiap niat baik pasti mendapat kemudahan. Semoga agenda ini menjadi prioritas agar masalah perbatasan ini dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai hukum internasional,” tutupnya.(*)
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
