Nunukan, SIMP4TIK - Wakil Bupati Nunukan Hanafiah menerima kunjungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) di Kabupaten Nunukan.
Hari ke dua di Kabupaten Nunukan Tim Kemenko Polhukam RI melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka membahas Penyelesaian Batas Negara RI - Malaysia dan Penanganan Aspek Sosial di Wilayah Terdampak, bertempat di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (16/5/2024).
Wakil Bupati Hanafiah mengucapkan selamat datang dan berterima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada daerah khususnya Kabupaten Nunukan.
"Semoga melalui momentum ini selain untuk bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan di antara kita, juga akan terbangun kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan demi keamanan dan kesuksesan pembangunan," ucap Hanafiah.
Menurutnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan terciptanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memberi rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Terlebih lagi daerah yang rawan konflik seperti sengketa tentang batas wilayah negara dengan negara tetangga malaysia dan kasus TPPO di wilayah Kabupaten Nunukan.
"Nunukan berada di daerah terdepan dengan potensi kelautan yang luar biasa dan harus kita jaga bersama. Masyarakat sangat memerlukan kehadiran negara disini dan pemerintah pusat sudah memahami betul hal itu," jelasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Kisdiyanto, M. Tr. Opsla mengatakan kunjungan kerja tim Kemenko Polhukam memiliki poin penting sebagai bagian dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi kebijakan Menko Polhukam, dan hal yang akan mendapatkan data aktual yang valid untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis pemerintah terkait solusi dan langkah - langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian batas negara.
"Oleh karenanya pada forum rapat ini diharapkan semua bisa memberikan masukan dan menggelar data dan informasi khususnya terkait lahan masyarakat terdampak. Saya harap pembahasan rapat ini bisa menghasilkan data yang valid untuk ditindaklanjuti dalaam pembahasan rapat koordinasi tingkat menteri dalam rangka pengambilan kebijakan," tegasnya.
Teks/Foto : Masdiana (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
