Sebatik Barat, SIMP4TIK – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Sebatik Barat digelar di Aula Kantor Camat Sebatik Barat, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan tahunan ini kembali menjadi ruang penting bagi masyarakat perbatasan untuk menitipkan harapan pembangunan yang lebih adil dan merata.
Musrenbang kali ini tidak sekadar menjadi agenda birokrasi, melainkan wadah dialog antara pemerintah dan warga dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027.
Dari hasil pembahasan bersama, tercatat 164 usulan pembangunan yang telah terverifikasi, termasuk 30 usulan prioritas yang sebelumnya diinput ke dalam aplikasi SIPD-RI.
Usulan tersebut merupakan masukan langsung dari desa-desa di wilayah Sebatik Barat, yakni Desa Setabu, Binalawan, Liang Bunyu, dan Bambangan.
Aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat perbatasan, mulai dari layanan dasar hingga penguatan ekonomi lokal.
Mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”, Musrenbang menekankan pentingnya kehadiran negara melalui pembangunan fasilitas publik yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Fokus usulan yang disepakati meliputi peningkatan akses layanan dasar seperti sarana pendidikan dan kesehatan, terutama bagi daerah yang jauh dari jangkauan Puskesmas.
Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan jalan usaha tani dan fasilitas pendukung UMKM agar potensi lokal seperti hasil laut dapat dikelola dan dinikmati masyarakat tanpa harus bergantung pada negara tetangga.
Aspek pemerataan wilayah turut menjadi sorotan, pemerintah kecamatan berkomitmen memastikan setiap desa di Sebatik Barat memperoleh porsi pembangunan yang proporsional guna mencegah ketimpangan ekonomi di kawasan perbatasan.
Camat Sebatik Barat, Sawaludin, S.H., menegaskan bahwa pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin setiap usulan yang masuk benar-benar menjadi fondasi bagi kesejahteraan warga di beranda depan NKRI,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Musrenbang ini juga dihadiri perwakilan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Budi Marjoko, S.Sos., M.(Han), yang memberikan optimisme bahwa aspirasi masyarakat Sebatik Barat akan menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026.
Dengan dukungan sistem digital yang transparan dan akuntabel, pemerintah berharap kendala administratif dapat diminimalkan, sehingga hasil Musrenbang tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan. (*)
Teks/Foto : Sahrun (Tim Publikasi KECAMATAN SEBATIK BARAT )
Editor : BD Novelinna
