SEMBAKUNG, SIMP4TIK – Pemerintah Desa Labuk, Kecamatan Sembakung, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Labuk, Kamis (19/11/2026).

Musyawarah ini membahas arah pembangunan serta penyusunan prioritas program desa tahun 2027, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ketentuan penggunaan anggaran desa.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Sembakung, Santi Widayat, S.H., Kepala Desa Labuk, Justi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Sembakung, Ketua BPD Desa Labuk, lembaga adat, perangkat desa, para Ketua RT, Ketua Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Labuk, Justi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Sembakung atas kehadiran dan perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Ia menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tingkat kecamatan dan kabupaten.

Justi juga menyampaikan permohonan maaf atas pelaksanaan Musrenbangdes yang tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut, menurutnya, dipengaruhi sejumlah pertimbangan dan kondisi di desa, termasuk penyesuaian terhadap ketentuan regulasi yang menjadi pedoman penggunaan anggaran.

“Kami berharap pemerintah kecamatan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dan masyarakat terkait pelaksanaan serta penggunaan Dana Desa. Sebab, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai ketentuan yang harus kami sesuaikan, sehingga program yang telah direncanakan juga harus mengikuti regulasi yang berlaku,” ujar Justi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam Musrenbangdes juga dibahas Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2027 dan usulan untuk perencanaan tahun 2028. Usulan kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui Dana Desa akan diarahkan melalui mekanisme pengusulan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2027, Justi menyampaikan sejumlah bidang yang perlu menjadi perhatian, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan kesehatan melalui percepatan penurunan stunting dan kegiatan Posyandu, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan teknologi, mitigasi serta penanggulangan bencana, juga menjadi bagian dari prioritas yang disampaikan dalam musyawarah tersebut.

Sementara itu, Camat Sembakung, Santi Widayat, S.H., dalam arahannya menegaskan bahwa Musrenbangdes bukan sekadar formalitas untuk memenuhi administrasi pemerintahan, melainkan forum untuk menentukan pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Musyawarah ini bukan hanya formalitas untuk penyusunan administrasi, tetapi harus benar-benar kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan mendesak di Desa Labuk dan menentukan skala prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa,” tegas Santi.

Ia menjelaskan bahwa kondisi anggaran pemerintah yang mengalami berbagai penyesuaian menuntut pemerintah desa agar lebih cermat dalam menentukan program pembangunan. Karena itu, kegiatan yang direncanakan harus mengutamakan kebutuhan mendesak masyarakat dan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan perekonomian, dan ketahanan pangan.

Camat Sembakung juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak-anak. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, serta para kader dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia sejak dini.

“Kita harus memperkuat sumber daya manusia sejak sekarang. Anak-anak dan ibu hamil perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemenuhan gizi seimbang. Jika generasi kita tumbuh sehat dan cerdas, mereka akan menjadi pondasi bagi kemajuan Desa Labuk di masa mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Santi mendorong kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan desa. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.

“Dana Desa bukan dana pribadi, melainkan dana yang dikelola untuk kepentingan bersama. Karena itu, harus ada transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Saya berharap masyarakat dapat berpartisipasi, menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang dihadapi agar menjadi masukan bagi pembangunan desa,” tambahnya.

Melalui Musrenbangdes ini, berbagai usulan dan aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Labuk. Penentuan program selanjutnya akan mempertimbangkan skala prioritas, ketentuan penggunaan anggaran, serta kemampuan keuangan desa.

Pemerintah Kecamatan Sembakung turut mendukung pelaksanaan musyawarah tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.***

Teks/Foto : Muh. Iqbal (Tim Publikasi KECAMATAN SEMBAKUNG )

Editor : Taufik, S.Ksi, M.I.Kom