NUNUKAN, SIMP4TIK – Mulai dari Kecamatan Lumbis Hulu, Ogong, Seimenggaris, Sebatik hingga kecamatan Krayan merupakan titik perbatasan Indonesia di Kabupaten Nunukan yang butuh perhatian serius dari pemerintah pusat.
Aksi yang digelar masyarakat kecamatan Krayan mengingatkan pemerintah bahwa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunai Darussalam ini membutuhkan pemerataan dan keadilan Pembangunan di halaman depan NKRI.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, pada kamis (27/2/25) di kantor DPRD Nunukan usai RDP dengan Warga Desa patal dan PT PPS
Ia menegaskan Negara harus hadir membenahi Pembangunan infrastruktrur di wilayah perbatasan,karna wilayah tersebut memilki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
“ Perhatian dari pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur di wilayah perbatasan memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, dapat mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Krayan dan sejumlah kecamatan di Nunukan,” kata Mansur.
Kehadiran Negara, kata Politisi Partai Nasdem ini adalah Investasi infrastruktur yang tentunya berkontribusi pada keamanan nasional.
“ Sebagai beranda NKRI dan bagian dari pertahanan negara, jika tanpa campur tangan pemerintah, sulit membuka akses jalan di Kecamatan ini." ujarnya.
Sekretaris Fraksi Nasdem ini meminta Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan hadir di tengah masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Kehadiran kedua lembaga ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat pertahanan negara, dan memastikan bahwa wilayah perbatasan tidak tertinggal dalam pembangunan.
“ Kami menyadari bahwa banyak kontraktor menghadapi kendala dalam membawa alat ke sana, belum lagi aturan-aturan yang sering kali menjadi penghalang. Namun Jika negara hadir, semua kendala tersebut dapat diatasi.” ungkap Mansur.
Karena itu Politisi Partai Nasdem ini mengajak seluruh elemen perwakilan rakyat, baik DPD, dan DPR RI Dapil Kaltara, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ikut menyuarakan Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut ke pemerintah pusat.
Lembaga perwakilan rakyat ini memiliki peran strategis dalam mengadvokasi kepentingan daerah, tidak hanya bertugas untuk membuat peraturan, namun juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
Meski Tantangan infrastruktur masih sangat besar diwilayah perbatasan, perwakilan rakyat perlu aktif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat, dialog dan kolaborasi, dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
