Sebatik, SIMP4TIK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) terus memperkuat perhatian terhadap wilayah perbatasan. Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang menyambangi Pulau Sebatik, usai melakukan kunjungan ke wilayah IV, Jumat (5/12/2025).

Sebatik disebut sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Atas instruksi Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, kawasan ini menjadi prioritas utama pengelolaan perbatasan, mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan isu kewilayahan yang masih membutuhkan penanganan serius.

“Sebatik adalah garis terdepan bangsa. Semua persoalan di perbatasan bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi berkaitan langsung dengan martabat negara, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi di tapal batas,” ujar Robby.

Bupati Nunukan menekankan bahwa Sebatik tidak hanya memiliki nilai strategis dari sisi pertahanan negara, tetapi juga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang harus ditata dengan baik. Pemerintah daerah kini mempercepat identifikasi persoalan di lapangan agar penanganan lebih sinkron dengan kebijakan pusat.

Sebatik sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas perbatasan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025–2029 tentang RPJMN. Status tersebut membuat sejumlah desa di Sebatik, terutama yang masuk kategori Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), menjadi fokus pembangunan.

Menurut Robby, salah satu isu besar yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan kebutuhan ekonomi warga perbatasan. Aktivitas perdagangan lintas batas selama ini membuat sebagian warga masih bergantung pada pasokan kebutuhan dari Malaysia.

“Kemandirian ekonomi menjadi ujung tombak pertahanan perbatasan. Selama ketergantungan masih tinggi, kita belum mampu berdiri dengan kuat dalam aspek kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan status prioritas tersebut, Pemkab Nunukan berkomitmen memperkuat pembangunan di Sebatik, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan publik. Pemerintah daerah menargetkan agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras, sehingga masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat nyata dari program pembangunan.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom