Nunukan, SIMP4TIK – Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, khususnya di kawasan Krayan dan sekitarnya. Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan program pada penyelesaian konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Utara Tri Bakti Mulyanto, ST., MT, menyampaikan bahwa total panjang jalan perbatasan di wilayah ini mencapai 996,10 kilometer, dengan kondisi jalan mantap sekitar 40,93 kilometer yang telah berstatus jalan nasional.
"Fokus utama pembangunan saat ini diarahkan pada Jalan Akses Perbatasan Malinau–Long Midang dan Mansalong–Tau Lumbis yang menjadi koridor strategis nasional," paparnya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, di Kantor Bupati Nunukan Kamis (13/11/2025).
Kepala BPJN Kalimantan Utara menjelaskan, ruas Malinau–Long Midang sepanjang 202,94 kilometer membutuhkan investasi sebesar Rp6,26 triliun untuk pembukaan akses, peningkatan kualitas jalan, dan pembangunan jembatan sepanjang 2.453 meter. Sementara ruas Mansalong–Tau Lumbis dengan panjang 155,7 kilometer memerlukan anggaran sekitar Rp3,5 triliun. Kedua jalur ini merupakan akses vital menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang dan PLBN Labang.
“Pembangunan jalan di wilayah perbatasan bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga simbol kedaulatan dan pemerataan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia,” terang pejabat BPJN Kaltara dalam laporan tersebut.
Pembangunan koridor ini akan membuka akses ekonomi masyarakat Krayan dan sekitarnya, terutama terhadap potensi unggulan seperti beras Krayan, garam gunung, peternakan kerbau, dan pariwisata budaya Dayak. Selain itu, jalur ini mendukung proyek strategis nasional PLTA Kayan–Mentarang serta pengembangan Kawasan Strategis Nasional “Heart of Borneo”.
Kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar ruas jalan di wilayah perbatasan masih berupa tanah dan urugan pilihan, sehingga mobilisasi logistik dan material pembangunan cukup menantang. BPJN mencatat, selain keterbatasan akses, tantangan lain meliputi faktor topografi, cuaca ekstrem, serta isu lingkungan hidup di kawasan konservasi.
Meski demikian, semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap tinggi. Pembangunan ini juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden 2025–2029, terutama dalam agenda membangun dari desa, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Pemerintah berkomitmen menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke ujung negeri. Akses jalan di Krayan dan Tau Lumbis akan menjadi tulang punggung ekonomi baru di perbatasan Kalimantan Utara,” tutupnya
Teks/Foto : Masdiana (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom
