Nunukan, SIMP4TIK - Pemerintah menegaskan kembali pentingnya wilayah perbatasan sebagai garda terdepan sekaligus beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang resmi dibuka hari ini.

Dalam sambutannya, Asisten Ekbang Juni Mardiansyah menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat diharapkan terintegrasi dalam satu visi pembangunan.

“Rakor ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi harus diikuti dengan aksi nyata untuk memperkuat aspek infrastruktur, pelayanan dasar, sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan,” tegasnya.

Sejumlah kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan telah terlihat, antara lain : Perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, seperti:

Perbaikan sarana pelayanan dasar (air bersih, drainase, listrik). Perluasan akses ekonomi agar tidak tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Melalui rakor ini, pemerintah berharap lahir sinergi yang lebih kuat, efektif, dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan seluruh stakeholder, kawasan perbatasan diharapkan dapat menjadi etalase kemajuan bangsa sekaligus simbol kebanggaan nasional.

“Jika kita mampu bersinergi dengan baik, maka perbatasan akan menjadi kawasan yang membanggakan dan menjadi simbol bagi kemajuan bangsa,” ujar Juni.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom