Nunukan, SIMP4TIK - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/12/2025). Rakoor berlangsung di ruang rapat VIP lantai 4 Kantor Bupati Nunukan dan dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah, Drs. Raden Iwan Kurniawan.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekda memaparkan 17 arah baru perubahan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Irwan Sabri – Hermanus. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Beberapa poin utama yang disampaikan antara lain: Penyediaan air bersih di seluruh wilayah melalui pembangunan jaringan perpipaan, optimalisasi SPAM, dan pembebasan lahan Embung Lapri. Pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui pembangunan Solar Home System (SHS) PLTS rumahan. Peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan 100 km jalan tani per tahun serta 50 km jalan penghubung kecamatan dan desa. Pengadaan alat berat, satu unit untuk setiap kecamatan. Perbaikan 200 rumah tidak layak huni per tahun dengan anggaran Rp25 juta per unit. Pengadaan seragam sekolah gratis untuk peserta didik SD dan SMP di tahun pertama. Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Pengadaan Starlink untuk sekolah yang belum terjangkau internet. Pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis di seluruh rumah sakit. Bantuan bibit, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian serta pengembangan kampung hortikultura dan palawija. Perlindungan sektor perikanan dan rumput laut, termasuk bantuan alat tangkap dan mesin. Pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan lembaga kerja antar desa melalui bantuan modal dan peningkatan keterampilan.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam arahannya menyampaikan bahwa meskipun beberapa program telah memenuhi target, terdapat sejumlah catatan terkait kegiatan yang belum mencapai progres optimal. Ia menekankan pentingnya pertemuan OPD dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.
Bupati menyoroti temuan di wilayah Kabudaya Semaja, di mana beberapa kegiatan fisik progresnya sangat minim. Ia meminta OPD terkait untuk terus melakukan pemantauan intensif. “Jika ada bencana segera dilaporkan dan dicarikan solusi. Jika kegiatan tidak mungkin diteruskan, jangan mengambil risiko,” tegas Irwan.
Ia juga memberi perhatian khusus kepada Dinas Pendidikan, terutama terkait Ruang Kelas Baru (RKB) yang membutuhkan penanganan cepat. Selain itu, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Embung Lapri di Sebatik menjadi salah satu prioritas yang harus dikawal intensif.
Irwan mendorong OPD dengan progres rendah untuk lebih sering turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan penyedia. “Di sisa waktu triwulan empat, saling mengisi mana yang perlu kita monitoring. Penyedia kadang lebih intens turun ke lapangan. Contoh di Kabudaya, mereka sudah menambah tenaga meskipun kondisi medan sangat berat karena terdampak banjir,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, H. Hamid dari BPKAD memaparkan bahwa hingga 10 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 87,69 persen, atau sekitar Rp1,6 triliun dari total pagu Rp1,8 triliun. Ia menyebut kemungkinan ketidaktercapaian terkait alokasi dana desa. Sementara itu, realisasi belanja daerah menunjukkan : Belanja operasi : 70,09 persen, Belanja modal : 27,33 persen, Belanja tidak terduga : 43,61 persen, Belanja transfer : 84,23 persen, termasuk bantuan keuangan dan alokasi dana desa.
Rakoor ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Asisten Administrasi Umum, sebagai bentuk penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam memastikan target pembangunan 2025 dapat tercapai.(*)
Teks/Foto : Hermi Mastura, S,I.Kom (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
