Nunukan, SIMP4TIK — Pemerintah Kabupaten Nunukan menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Zoom Meeting, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang diikuti secara virtual oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Nunukan ini bertujuan memperkuat efektivitas dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah (OPD) melalui evaluasi kinerja yang terukur.
Sosialisasi menghadirkan Nafi Kurnia Putri, Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB, sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menguraikan konsep PKO sebagai instrumen strategis untuk menilai kesesuaian fungsi OPD, beban kerja, relevansi struktur organisasi, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“PKO memastikan organisasi pemerintah berjalan adaptif, efisien, dan berbasis hasil. Evaluasi ini diperlukan agar kita dapat melihat apakah struktur yang ada masih relevan dan apakah kinerja organisasi benar-benar memberikan dampak bagi pelayanan publik,” ujarnya.
Nafi menekankan bahwa PKO bukan hanya kegiatan administratif, namun instrumen strategis untuk memastikan setiap organisasi pemerintah berjalan sesuai kebutuhan, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
“Kinerja organisasi harus dapat terbaca secara data-driven, sehingga PKO menjadi alat ukur yang menentukan apakah struktur organisasi masih relevan, apakah beban kerja seimbang, dan apakah layanan publik semakin meningkat,” jelasnya.
Plt Sekda Nunukan, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Ia menilai materi PKO sangat relevan dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
“Kita ingin memastikan setiap OPD bekerja dengan indikator yang jelas dan terukur. Sosialisasi ini memberikan pemahaman teknis dan strategis bagi kita untuk menata organisasi lebih efektif dan berorientasi hasil,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap OPD memiliki output yang jelas, indikator yang terukur, serta peran yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Dengan pemahaman PKO yang komprehensif, kita dapat memperkuat integrasi kinerja antarperangkat daerah dan memastikan reformasi birokrasi berjalan nyata, bukan hanya administratif,” ujarnya.
Teks/Foto : Asa Zumara, SS, M.IKom (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom
