NUNUKAN, SIMPATIK– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos, dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Nunukan, Kamis (28/8/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, bersama Wakil Ketua DPRD, Ir. Arpiah ST, dan dihadiri para anggota dewan, pimpinan OPD, serta undangan lainnya. Agenda tersebut menjadi lanjutan dari penyampaian nota keuangan RAPBD Perubahan 2025 yang sebelumnya telah disampaikan Pemkab Nunukan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hermanus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan saran konstruktif. Menurutnya, masukan tersebut sangat penting sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2025.

Hermanus menegaskan, Pemkab Nunukan berkomitmen agar APBD Perubahan 2025 mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyerap aspirasi publik, dan menopang peningkatan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah perbatasan.

Jawaban PU Fraksi Hanura

Menjawab pandangan Fraksi Partai Hanura, Pemkab Nunukan memastikan komitmennya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terbukti dari realisasi PAD semester pertama 2025 yang mencapai 52,65 persen atau Rp24,3 miliar. Retribusi daerah juga sudah terealisasi sebesar 49,69 persen atau Rp2,4 miliar.

Selain itu, pemerintah akan menyampaikan rincian pemerataan anggaran pembangunan pada pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi pembangunan lebih adil di seluruh kecamatan.

Dalam sektor kesehatan, Hermanus menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan layanan Rumah Sakit Pratama. Ia menyebut, kehadiran dokter spesialis melalui program Kementerian Kesehatan telah membantu peningkatan layanan. Namun, Pemkab tetap membutuhkan tambahan sarana prasarana agar pelayanan kesehatan optimal.

Pada sektor pendidikan, Pemkab Nunukan berupaya memenuhi standar pelayanan minimal melalui pemerataan tenaga pendidik dan pembangunan sarana prasarana secara bertahap. Program ini, kata Hermanus, selaras dengan prioritas nasional dalam peningkatan kualitas SDM.

Terkait isu perbatasan, Pemkab Nunukan terus mendorong percepatan pengoperasian PLBN Sebatik serta pembangunan PLBN Long Midang. Hermanus menyampaikan bahwa Pemkab telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar jalur Sebatik–Tawau segera difungsikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Dalam jawaban atas Fraksi Hanura, pemerintah juga menekankan pengawasan pembangunan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPK, dan KPK melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dan media massa juga sangat dibutuhkan dalam mengawal jalannya pembangunan.

Jawaban PU Fraksi PKS

Selanjutnya, menanggapi Fraksi PKS, Pemkab Nunukan menegaskan komitmen terhadap pembangunan layanan dasar, pengembangan ekonomi, serta perhatian pada wilayah perbatasan. Pemerintah juga menekankan efisiensi anggaran agar hasilnya tepat sasaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi.

Dalam aspek peningkatan PAD, Pemkab Nunukan telah menerapkan sistem digitalisasi pajak daerah. Dengan cara ini, wajib pajak lebih mudah melakukan pelaporan, pendaftaran, hingga pembayaran. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah secara signifikan.

Jawaban PU Fraksi Demokrat

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Pemkab Nunukan menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 diprioritaskan untuk hal-hal mendesak seperti pelayanan publik, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, dan hutang RSUD serta BPJS. Hermanus memastikan efisiensi tetap dijaga agar target pembangunan tercapai.

Dalam sektor kesehatan, Pemkab juga menyoroti capaian akreditasi paripurna di sejumlah rumah sakit pratama seperti Krayan, Sebuku, dan Sebatik. Pencapaian ini disebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Jawaban PU Fraksi Nasdem

Menanggapi pandangan Fraksi Nasdem, Pemkab Nunukan menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah menjadi salah satu prioritas penting dalam APBD Perubahan 2025. Pemerintah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang aktif melakukan operasi pasar, menjaga ketersediaan pasokan, dan memperkuat kerja sama antarwilayah untuk distribusi pangan.

Hermanus menambahkan, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian pemerintah. Jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa perbatasan akan terus ditingkatkan kualitasnya agar akses ekonomi masyarakat semakin lancar. Dengan cara ini, roda perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar dapat semakin terdorong.

Selain itu, Pemkab Nunukan menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem berbasis digital. Transformasi layanan berbasis teknologi diharapkan mempercepat birokrasi, mempermudah masyarakat, dan mendorong transparansi dalam pemerintahan.

Jawaban PU Fraksi PDIP

Untuk jawaban terhadap Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyampaikan bahwa keberpihakan pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi fokus utama. Hermanus menyebutkan, bantuan sarana produksi pertanian dan program pemberdayaan nelayan akan terus diperkuat melalui APBD Perubahan 2025.

Di sektor sosial, Pemkab Nunukan berkomitmen memperluas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan. Bantuan langsung maupun pemberdayaan usaha kecil akan ditingkatkan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi dari gejolak ekonomi.

Selain itu, Hermanus menegaskan pentingnya pembinaan generasi muda. Pemkab mendukung pengembangan olahraga, kesenian, dan peningkatan kapasitas pemuda sebagai modal sosial untuk masa depan daerah perbatasan.

Jawaban PU Fraksi Gerindra

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemkab Nunukan menekankan perlunya penguatan ketahanan energi dan listrik di wilayah perbatasan. Pemerintah telah menjalin komunikasi dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk menambah kapasitas jaringan listrik di beberapa kecamatan terpencil.

Hermanus juga menyoroti pentingnya pembangunan sektor pariwisata. Menurutnya, potensi wisata alam dan budaya di Krayan, Sebatik, dan wilayah pesisir perlu dikembangkan agar menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Nunukan memastikan pengawasan ketat terhadap setiap program pembangunan agar tepat sasaran. Sistem monitoring berbasis data akan digunakan untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran dan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Jawaban PU Fraksi KKN

Terakhir, dalam jawaban atas pandangan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (F-KKN), pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap RAPBD Perubahan 2025. Hermanus menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat.

Pemkab Nunukan juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Melalui program UMKM dan koperasi, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal agar bisa menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar di negara tetangga Malaysia.

Selain itu, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap memperhatikan pemerataan pembangunan di setiap kecamatan. Dengan langkah tersebut, masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan bisa merasakan manfaat pembangunan yang sama dengan masyarakat perkotaan.

Melalui jawaban atas pandangan fraksi-fraksi, Hermanus menegaskan bahwa Pemkab Nunukan terbuka terhadap setiap kritik dan saran. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Paripurna jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan terkait RAPBD Perubahan 2025 akhirnya ditutup dengan harapan agar pembahasan selanjutnya berjalan lancar. Pemkab Nunukan menegaskan siap menyempurnakan dokumen RAPBD Perubahan demi kesejahteraan rakyat Nunukan.***

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom