Nunukan, SIMP4TIK - Kabupaten Nunukan kembali menjadi sorotan sebagai daerah transit utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di wilayah Sabah, Malaysia. Persoalan klasik yang muncul adalah akses pendidikan bagi anak-anak PMI, terutama mereka yang orang tuanya berstatus pekerja informal atau ilegal sehingga tidak dapat mengakses sekolah formal.

“Program Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak Indonesia di wilayah perbatasan yang tidak dapat mengakses pendidikan akibat status orang tuanya sebagai pekerja informal atau ilegal di Sabah,” ujar Robby saat dikonfirmasi,

Robby menegaskan, kebutuhan pendidikan bagi anak-anak PMI di Sabah merupakan masalah nyata. Banyak anak usia sekolah di kawasan tersebut terpaksa tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada hak pendidikan dan masa depan mereka. Ia berharap program Sekolah Rakyat mampu menjangkau kelompok ini dengan dukungan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam diskusi, Robby juga menyampaikan pentingnya sinkronisasi gagasan antara program nasional Sekolah Rakyat dengan 17 program unggulan Bupati Nunukan. Menurutnya, sebagian besar keluarga pekerja perkebunan tinggal di wilayah terpencil, bahkan di dalam kawasan perusahaan, sehingga anak-anak mereka jauh dari akses pendidikan formal. “Program Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi bagi mereka,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kementerian Sosial RI, Dr. Robben Rico, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia bahkan berencana meninjau langsung kondisi di lapangan. “Kami minta Pemkab Nunukan segera menyampaikan data dan dukungan resmi kepada Menteri Sosial sebagai langkah awal kajian program,” tegasnya.

Robben menambahkan, dengan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, diharapkan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan dapat tercapai secara merata dan berkualitas.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom