NUNUKAN, SIMP4TIK– Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur, mengatakan bahwa pengawas sekolah berperan dalam mendorong inovasi dan kemajuan pendidikan di wilayah perbatasan.
Hal ini disampaikannya melalui Rapat Evaluasi Hasil Monitoring, Senin (28/4/25) di kantor DPRD Nunukan, yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Nunukan beserta jajarannya.
Sekretaris Komisi I ini menjelaskan, saat ini hanya ada enam pengawas sekolah yang bertugas mengawasi 147 Sekolah Dasar (SD) dan 59 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Menurutnya Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 25 pengawas untuk efektifitas monitoring sekolah se Kabupaten Nunukan.
“ Seharusnya setiap pengawas sekolah idealnya mengawasi sekitar 10 sekolah, jumlah pengawas yang kita miliki di Nunukan hanya enam orang yang harus mengcover 147 SD dan 59 SMP,,” ujar Mansur.
Ia menegaskan, Jika satu pengawas membawahi lebih dari 10 sekolah, tentu pengawasan dan pembinaannya tidak akan maksimal, sehingga kebijakan ini perlu dikaji ulang untuk menyesuaikan kebutuhan ideal pengawas sekolah di Nunukan.
Lebih lanjut dijelaskannya, pengawas sekolah merupakan motor penggerak inovasi dan kemajuan pendidikan, sehingga perannya diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di setiap jenjang sekolah.
“ Saya kira ini perlu perhatian dari Dinas Pendidikan, jadi bukan hanya program fisik tetapi kebutuhan kita terkait SDM pengawas sekolah juga harus menjadi perhatian untuk memajukan Pendidikan di Kabupaten Nunukan,” kata Mansur.
Mansur menambahkan, alokasi anggaran bagi pengawas sekolah memiliki nomenklatur tersendiri, tidak satu pintu pada mata anggaran yang sama, untuk memastikan penguatan kapasitasnya melalui Bimtek dan peningkatan kompetensi.
“ Yang kita harapkan adalah Kualitas yang mampu mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan menawarkan solusi yang kreatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga peningkatan kemampuan SDM sangat diperlukan,” tambahnya.
Jika Hal tersebut terpenuhi, kata Mansur maka Pemerintah Daerah juga perlu memikirkan fasilitas termasuk kendaraan operasional pengawas sekolah untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jauh.
Selain berperan dalam mengawasi jalannya operasional pendidikan di sekolah, Pengawas Sekolah bertanggungjawab mebina pembinaan Kepala Sekolah.
Pembinaan ini tidak hanya sebatas memberikan arahan administratif, namun juga pengembangan kepemimpinan, manajerial, dan inovasi dalam pengelolaan satuan pendidikan.
Sebagai mitra strategis, Pengawas Sekolah diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi Kepala Sekolah, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta memfasilitasi akses kepada sumber daya dan pelatihan yang relevan.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Mansur tak hanya menanggapi pentingnya kompetensi Pengawas sekolah dan kepala sekolah,
Menurutnya, sebelum menentukan jabatan Pengawas dan Kepala Sekolah dalam institusi pendidikan, keduanya perlu peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan mengantongi sertifikat kompetensi sehingga mampu membuktikan kecakapan mengelola sumber daya sekolah.
“ Termasuk guru bidang studi seperti matematika, guru olahraga, fisika, biologi dan guru agama,” saran mansur.
Tunjangan Sama, Guru Tak Berminat Jadi Kepala Sekolah
Selain itu, Mansur juga mengungkapkan bahwa selama ini banyak guru atau tenaga pendidik yang enggan memegang jabatan kepala Sekolah, karena tunjangannya sama dengan guru bidang studi.
Hal ini tentunya ironis, mengingat tanggung jawab dan beban kerja seorang kepala sekolah jauh lebih besar dan kompleks, kepala Sekolah tidak hanya bertugas mengajar, juga harus mengelola administrasi sekolah, mengembangkan kurikulum, membina guru dan siswa, menjalin hubungan dengan masyarakat, serta memastikan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.
Ketidaksesuaian antara besaran tunjangan dengan beratnya tugas ini disinyalir menjadi salah satu faktor utama kurangnya minat para guru untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di sekolah.
Kondisi ini berpotensi menghambat kemajuan dunia pendidikan. Jika jabatan kepala sekolah kurang diminati oleh tenaga pendidik yang kompeten dan berpotensi, maka kualitas kepemimpinan di sekolah dapat terpengaruh.
Padahal, kata mansur, kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Karena itu, perlu adanya kajian ulang dan penyesuaian terhadap sistem tunjangan jabatan kepala sekolah agar lebih menarik dan proporsional dengan tanggung jawab yang diemban.
“Pengawas sekolah dan Kepala Sekolah ujung tombak dalam menggerakkan pendidikan, mereka tentu memahami persoalan di setiap sekolah, hal ini menjadi kunci keberhasilan dan majunya pendidikan di Nunukan,” tutup Mansur.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
