NUNUKAN, SIMP4TIK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui rapat koordinasi tingkat provinsi yang diselenggarakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara pada 20–22 Oktober 2026 di Hotel Laura, Kabupaten Nunukan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Rapat koordinasi tersebut melibatkan dinas yang membidangi koperasi se-Kalimantan Utara, kepala desa, serta ketua KDKMP yang koperasinya telah menjalani proses verifikasi dan validasi (verval).

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan turut berpartisipasi dengan mengutus sekretaris dinas, kepala bidang koperasi, serta pejabat fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kombinasi, yakni luring dan daring, untuk menjangkau peserta dari seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Kabupaten Nunukan mencatat sembilan KDKMP yang telah menjalani verifikasi dan validasi. Seluruh sembilan kepala desa dan ketua koperasi tersebut hadir secara langsung dalam rapat koordinasi untuk mengikuti pembahasan percepatan operasionalisasi koperasi.

Sementara itu, perwakilan KDKMP yang telah menjalani verifikasi dan validasi dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan melalui wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau mengikuti kegiatan secara daring.

Berdasarkan laporan panitia, rapat koordinasi ini menekankan lima aspek utama dalam mempercepat operasionalisasi KDKMP.

Pertama, percepatan operasionalisasi melalui penguatan koordinasi dan pengurangan tahapan rapat yang berulang agar pelaksanaan program dapat segera berjalan. Kedua, persiapan sarana dan pengelola, meliputi kesiapan bangunan, sumber daya manusia, modal kerja, legalitas, serta sistem kasir dan sistem transaksi.

Ketiga, penguatan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi agar penyalurannya dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Keempat, penguatan rantai pasok untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi. Kelima, pengawasan dan digitalisasi guna mendukung tata kelola koperasi yang lebih efektif, tertib, dan transparan.

Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan langkah pencapaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program KDKMP secara terpadu dan berkesinambungan di wilayah Kalimantan Utara.

Selain memperkuat koordinasi dan komitmen antarinstansi, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memantau pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan target rencana kerja dan ketentuan yang berlaku. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang dihadapi di lapangan.

Hasil pembahasan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan pelaksanaan program KDKMP Tahun Anggaran 2026, mulai dari pemenuhan kesiapan operasional hingga penguatan pengelolaan dan pengawasan koperasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendorong KDKMP agar segera beroperasi secara optimal. Kehadiran sembilan kepala desa dan ketua KDKMP dari Kabupaten Nunukan juga menjadi bagian penting dalam menyamakan pemahaman serta mempersiapkan tindak lanjut di tingkat desa.

Percepatan operasionalisasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesiapan administrasi dan sarana, tetapi juga mampu mendorong koperasi menjadi wadah ekonomi masyarakat yang dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga desa maupun kelurahan.

Teks/Foto : Siti Hasnah,SE (Tim Publikasi DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN )

Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom