Nunukan, SIMP4TIK – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Nunukan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi Tim Pendataan Perkebunan Sawit di ruang rapat DKPP Nunukan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan mempercepat proses penerbitan STDB sekaligus meningkatkan kemampuan staf dalam melakukan pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan.

Bimtek dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian, Herman, SP., yang mewakili Kepala DKPP Kabupaten Nunukan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya STDB sebagai dokumen pendukung legalitas usaha perkebunan kelapa sawit sekaligus salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan pemerintah.

“STDB sangat penting sebagai dokumen pendukung usaha perkebunan kelapa sawit dan salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit, sarana dan prasarana seperti jalan usaha tani (JUT), pupuk, pestisida, dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat,” jelas Herman.

Materi Bimtek meliputi kebijakan pendataan perkebunan sawit, dasar hukum STDB, penilaian usaha perkebunan, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), rehabilitasi hutan dan lahan, hingga persiapan peninjauan lapangan.

Salah satu materi utama adalah pengenalan Global Positioning System (GPS) yang disampaikan narasumber dari Bappeda Litbang, Novian Agatha. Materi ini membahas fungsi, jenis perangkat, serta teknik pengambilan titik koordinat untuk memastikan lokasi perkebunan tercatat secara akurat.

Novian menekankan bahwa penggunaan GPS sangat penting untuk menghasilkan data STDB yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama saat tim melakukan pendataan langsung di lapangan.

Herman menambahkan, setelah pelaksanaan Bimtek, tim DKPP akan segera turun ke lokasi perkebunan sawit untuk melakukan pendataan. Diharapkan kegiatan ini dapat mempercepat penerbitan STDB, memberikan kepastian hukum bagi usaha perkebunan masyarakat, serta mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Teks/Foto : MUTIAH (Tim Publikasi DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN )

Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom