Nunukan, SIMP4TIK - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas pihak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Evaluasi Survei Baseline dan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program MBG Tahun 2025 yang digelar di Café Syen, Kamis (11/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Raden Iwan menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Implementasi MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Ia menyebut forum evaluasi ini sebagai ruang diskusi terbuka untuk menyelaraskan implementasi program di lapangan.

“Konsep MBG ini luar biasa, kalau setiap kabupaten dan kota mampu melaksanakannya dengan baik, dampaknya bukan hanya pada gizi anak, tetapi juga pada ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia mencontohkan kebutuhan logistik yang besar jika seluruh siswa SD di Nunukan dapat terlayani oleh SPPG.

“Di Nunukan ada sekitar 36 ribu murid SD, mereka membutuhkan pasokan beras, sayur, daging, telur, ikan, dan bahan lainnya, harapan kami, SPPG berputar di dalam kabupaten, yang satu jadi pemasok daging, yang lain telur, ikan, atau sayuran, begitu konsep besarnya. Ekonomi berputar di daerah dan ikut menopang ekonomi nasional,” jelasnya.

Menurutnya, selain dampak ekonomi, investasi jangka panjang program MBG adalah pemenuhan gizi anak.

“Gizi adalah modal kesehatan. Kalau ini terpenuhi, masa depan mereka juga lebih kuat,” katanya.

Namun demikian, Raden Iwan mengakui masih ada hal yang perlu dibenahi, termasuk koordinasi antar-Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

“Saat ini baru ada sepuluh SPPG berdasarkan catatan kami. Komunikasinya belum ‘cantik’, minimal ada grup WA atau surat pemberitahuan. Kita harus memperbaiki ini ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa BPS ditugaskan memotret program ini karena MBG merupakan proyek strategis nasional, sehingga menjadi indikator penting dalam evaluasi kepala daerah.

“Bayangkan kalau kepala daerah dapat rapor merah gara-gara MBG. Program ini sangat bagus, tapi pelaksanaannya juga harus bagus. BPS sudah melakukan evaluasi, dan hasilnya akan kita bahas bersama agar menjadi perbaikan,” tegasnya.

Raden Iwan lalu menyampaikan bahwa hanya dua SPPG yang pernah mengundang pemerintah daerah untuk mengikuti pelatihan sebelum operasional.

“Sebagian besar kami tidak tahu lokasi dapurnya, siapa penerimanya, dan sekolah mana yang dicakup, ketika ada masalah seperti di Sebatik beberapa waktu lalu, yang ditanya selalu pemerintah daerah, padahal ketika pembentukan SPPG, dinas kesehatan yang ingin masuk justru ditolak, ini masalah komunikasi,” ungkapnya.

Dengan adanya Satgas MBG yang kini sudah terbentuk, ia berharap koordinasi dapat berjalan lebih baik.

“Kalau ada hal-hal yang menjadi catatan, mari kita perbaiki, Pemda juga sudah menyurati Badan Gizi Nasional agar SPPG melengkapi dulu semua syarat sebelum operasional, jangan sampai sudah ‘kebakaran’, baru kita sibuk mencari alat pemadamnya,” ujarnya.

Plt. Sekda Nunukan itu juga menyampaikan terima kasih kepada BPS atas kerja keras dalam melakukan survei MBG, ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi lokal.

“Semoga potret yang diambil BPS bisa mengangkat perekonomian Nunukan. Kita ingin SPPG menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Ia juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar aktif mendampingi pelaksanaan program.

“Dinas pendidikan harus turun ke lapangan. Kita perlu data yang jelas misal ada 10 ribu siswa SD, SPPG mana saja yang mencakup mereka? Ini belum ada datanya. Kita harus tahu sekolah mana yang sudah masuk cakupan dan mana yang belum,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa aspek jarak tempuh juga harus diperhatikan. “Standarnya 30 kilometer dari dapur ke sekolah. Kalau terlampaui, tidak memenuhi syarat keamanan makanan,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran dinas kesehatan dalam memastikan kualitas penyajian makanan.

“Ada kejadian keracunan meskipun penyajiannya sudah tampak rapi, artinya ada pola yang keliru. Dinas kesehatan harus bisa masuk ke dapur SPPG. Kalau ditolak bagaimana kita memastikan keamanan pangan? Saat ada masalah, pemerintah daerah yang disalahkan,” tutupnya.

Raden Iwan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi. “Mari ke depan sama-sama kita perbaiki komunikasi kita, program ini besar dan manfaatnya luar biasa, tapi keberhasilannya ada di tangan kita semua,” pungkasnya.

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom