Nunukan, SIMP4TIK - Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan perbatasan. Melalui rapat penjelasan tahapan juknis setelah verifikasi, pemerintah daerah memastikan bahwa proses persiapan bantuan berjalan sesuai aturan dan transparan.

Rapat ini menitikberatkan pada empat wilayah strategis, yakni Nunukan, Sebatik, Sei Menggaris, dan Tulin Onsoi, yang selama ini menjadi fokus pembangunan kawasan perbatasan. Tahapan persiapan disebut sebagai langkah krusial sebelum penerimaan bantuan, agar masyarakat penerima benar-benar siap dan tidak ada kekurangan setelah Surat Keputusan (SK) resmi diterbitkan.

Program RTLH sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga perbatasan. Selain memperbaiki hunian masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat identitas kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara.

“Tahapan persiapan ini bukan sekadar administrasi, tetapi juga bentuk antisipasi agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar salah satu pejabat dalam rapat.

Selain membahas teknis penerimaan bantuan, rapat juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sinergis, mulai dari verifikasi data penerima hingga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.

Kawasan perbatasan Nunukan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Program RTLH di wilayah ini bukan hanya soal perbaikan fisik rumah, tetapi juga bagian dari penguatan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan hunian yang lebih layak, warga diharapkan memiliki kualitas hidup lebih baik, sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi lokal dan menjaga stabilitas sosial.

Rapat penjelasan juknis ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berjalan sesuai harapan. Pemerintah menegaskan, setiap tahapan akan terus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan, sekaligus menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap masyarakat di garis depan.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom