Nunukan, SIMP4TIK – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai menyusun arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2027 melalui pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD Kabupaten Nunukan. Dengan rencana belanja mencapai Rp1,42 triliun, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan ruang fiskal dan potensi kesenjangan pendanaan yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar.

Hal tersebut disampaikan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).

Dalam rancangan awal RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.396.877.915.096,24, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.421.877.915.096,24. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dari komposisi pendapatan tersebut, Kabupaten Nunukan masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,276 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp110,26 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,22 miliar.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, pembenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Irwan Sabri menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi harus memastikan setiap alokasi belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memperkecil kesenjangan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman.

"Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan dinamika kebijakan transfer pusat, Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja, lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil," tegasnya.

Penyesuaian Transfer Pusat Jadi Tantangan
Tantangan pengelolaan anggaran semakin kompleks setelah munculnya perkembangan informasi mengenai rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pencermatan awal, pendapatan daerah setelah penyesuaian diproyeksikan sebesar Rp1.407.042.493.096,24 atau bertambah sekitar Rp10,16 miliar dari proyeksi pendapatan dalam RAPBD awal.

Namun, perubahan komposisi transfer, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Sementara itu, hasil identifikasi kebutuhan dalam skenario penyesuaian menunjukkan proyeksi belanja mencapai Rp1.607.042.493.096,24. Angka tersebut lebih tinggi sekitar Rp185,16 miliar dibandingkan rencana belanja dalam RAPBD awal.

Dengan memperhitungkan proyeksi pendapatan dan kebutuhan belanja tersebut, terdapat potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar.

Bupati Irwan Sabri menegaskan, angka tersebut masih merupakan hasil pencermatan awal berdasarkan perkembangan informasi fiskal dan belum menjadi perubahan resmi terhadap struktur RAPBD yang telah disampaikan kepada DPRD.

Penetapan akhir postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap akan melalui tahapan pembahasan serta persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi dan rasionalisasi program kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, serta mempertajam prioritas pembangunan agar kemampuan keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah daerah juga memastikan belanja wajib, pelayanan dasar, kewajiban kepada pihak ketiga, dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran.

Dalam RAPBD 2027, belanja daerah disusun melalui empat kelompok utama. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp1,109 triliun, disusul belanja modal sebesar Rp186,83 miliar, belanja transfer Rp115,80 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.

Pada sektor belanja modal, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tetap mendapatkan perhatian, terutama jalan, jaringan, dan irigasi dengan alokasi sekitar Rp150,51 miliar.

Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Di samping pengendalian belanja, pemerintah daerah juga mencermati peluang pembiayaan alternatif melalui penjajakan skema pinjaman daerah dengan lembaga keuangan bukan bank.
Opsi tersebut masih dalam tahap kajian, termasuk kemungkinan skema reguler maupun skema penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga akan mengkaji kepastian dasar hukum, besaran, dan waktu penerimaan kewajiban transfer atau kurang bayar pemerintah pusat kepada daerah.

Bupati menegaskan, penjajakan pembiayaan alternatif bukan berarti pemerintah daerah telah memutuskan untuk melakukan pinjaman. Setiap opsi harus melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan legalitas, kemampuan pengembalian, risiko fiskal, serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD, Bupati berharap seluruh kebijakan anggaran dapat dirumuskan secara objektif, transparan, dan konstruktif.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan, sehingga APBD yang ditetapkan nantinya benar-benar realistis, sehat, serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nunukan.

"Penyesuaian yang diperlukan harus dirumuskan secara transparan, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya.(*) 

Teks/Foto : Masdiana (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom