NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Muhammad Mansur, dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (27/8/2025).
Fraksi NasDem menilai, perubahan APBD 2025 bukan hanya penyesuaian teknis, namun juga refleksi atas kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Nunukan.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi NasDem mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tetap menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi, menurut NasDem, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mansur menjelaskan, pendidikan di Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan serius. Jumlah pengawas sekolah dinilai masih minim, sementara pada tingkat PAUD terdapat 790 guru, namun hanya 250 guru yang sudah memiliki kompetensi memadai. Sisanya, 540 guru masih membutuhkan peningkatan kapasitas.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta agar alokasi anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik sekaligus kesejahteraan mereka. Pendidikan, kata Mansur, harus menjadi investasi jangka panjang pemerintah daerah demi memutus rantai ketertinggalan.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah daerah diharapkan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
Di sektor infrastruktur, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas masyarakat. Jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya disebut perlu mendapat porsi belanja yang memadai agar mobilitas warga tidak terhambat.
Mansur juga mengingatkan bahwa perubahan APBD harus disusun dengan cermat dan realistis. Fluktuasi ekonomi nasional maupun global, kata dia, menuntut pemerintah daerah berhati-hati dalam menetapkan proyeksi pendapatan maupun belanja.
Fraksi NasDem menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset daerah diyakini masih bisa dimaksimalkan melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan publik. Namun, target PAD harus ditetapkan secara realistis tanpa membebani masyarakat.
Dalam hal belanja, Fraksi NasDem menuntut agar anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung. Belanja pegawai diingatkan agar tetap proporsional sehingga tidak membebani APBD secara berlebihan.
Mansur menyampaikan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi atas risiko eksternal seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Perubahan APBD, menurutnya, harus menjadi instrumen mitigasi untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis ekonomi.
Selain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM. Dukungan berupa pelatihan, akses pembiayaan, hingga promosi produk lokal dinilai bisa memperkuat perekonomian masyarakat.
Fraksi NasDem juga menyoroti isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi masyarakat sekaligus mengintegrasikan pengelolaan sampah lintas wilayah dengan teknologi yang ramah lingkungan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi APBD-P 2025. DPRD, menurut Mansur, akan memastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Karena itu, Fraksi NasDem mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berkeadilan.
“ Perubahan APBD 2025 harus benar-benar menjadi instrumen mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.” tutup Mansur***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
