NUNUKAN,SIMPATIK– Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi Partai NasDem, Hendrawan S.Pd, meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi tahap I.
Ia menilai kebijakan ini berdampak langsung terhadap ketersediaan tenaga medis di sejumlah fasilitas kesehatan di Nunukan.
Menurutnya, penempatan PPPK yang tidak sesuai dengan formasi awal yang dipilih oleh peserta menyebabkan kekosongan tenaga medis di RSUD maupun puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan di Nunukan.
“RSUD dan Puskesmas di Nunukan sangat tergantung pada penempatan tenaga medis dari jalur PPPK, ketika tenaga itu dipindahkan ke daerah lain, maka layanan Kesehatan di Nunukan terganggu,” ujar Hendrawan, Sabtu (3/8/25).
Ia menambahkan, proses optimalisasi tahap I PPPK memang bertujuan untuk mengisi formasi yang kosong secara nasional. Namun, tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah, kebijakan tersebut bisa berdampak negatif bagi pelayanan publik.
Hendrawan menegaskan bahwa penempatan tenaga PPPK seharusnya mengikuti formasi awal yang dipilih saat proses seleksi. Hal ini penting untuk menjamin distribusi tenaga secara merata dan sesuai dengan rencana kebutuhan daerah.
“Solusi terbaik adalah mengembalikan peserta ke formasi awal yang mereka pilih. Itu lebih adil dan sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Politisi muda Partai NasDem ini juga menyoroti lemahnya koordinasi BKPSDM Nunukan dengan kementerian teknis. Ia berharap Kementerian PAN-RB membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah terkait kebijakan penempatan PPPK.
Hendrawan menilai, suara dari daerah seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan nasional diterapkan. Sebab, kondisi lapangan dan kebutuhan riil masing-masing daerah sangat berbeda satu sama lain.
“Kalau pusat tidak mendengar masukan dari daerah, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Kita tidak ingin layanan dasar seperti kesehatan menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Partai NasDem, kata Hendrawan, berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah sampai ke tingkat kementerian. Pihaknya akan menyampaikan persoalan ini melalui fraksi di DPR RI dan kementerian terkait.
Ia berharap, pemerintah pusat segera melakukan peninjauan ulang terhadap penempatan PPPK tahap optimalisasi ini, agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pelayanan publik.
“Masalah ini bukan hanya terjadi di Nunukan, tapi juga di beberapa daerah lain. Kita berharap ada kebijakan yang lebih bijak dan berpihak pada daerah,” pungkasnya.
Sampai saat ini, pemerintah daerah Nunukan masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi penempatan PPPK, Evaluasi dari pusat sangat dinantikan untuk keberlanjutan layanan kesehatan di perbatasan.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
