Nunukan, SIMP4TIK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan, turut serta bersama TNI dan Polisi melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, Senin pagi (15/07/2024).

Aksi ratusan massa dari Aliansi Pembudidaya Rumput Laut (APRL) Kabupaten Nunukan dan Eksekutif Liga mahasiswa untuk demokrasi (LMND) Nunukan melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan keluhan para petani rumput laut karena semakin turunnya harga beli rumput laut dari para petani.

Sebanyak 27 Personil Satpol PP Nunukan diturunkan untuk mengawal dan melakukan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP diamanahkan untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Untuk itu Satpol PP wajib dan aktif ikut serta dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Sebelum massa aksi tiba dilokasi, Kasi Operasional dan Pengandalian Pol PP Nunukan yang bertindak selaku koordinator lapangan, Arbain, terlebih dahulu memberi arahan kepada seluruh anggota agar melakukan pengamanan unjuk rasa secara humanis, dan berkomunikasi dengan baik kepada para aksi demo untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami bersama sama dengan anggota dari Polres, Brimob, dan TNI melakukan pengamanan, aksi unjuk rasa, posisi kami ada diring tiga setelah personil dari polres, dimana informasinya massa yang melakukan unjuk rasa berjumlah lebih kurang 500 orang,” terangnya.

Menurut Arbain aksi unjuk rasa berjalan sangat kondusif, serta tidak terjadi gesekan antar massa pendemo dan pihak keamanan.

Massa yang mayoritas peserta aksi tersebut merupakan para pembudidaya rumput laut di Pulau Sebatik dan sebagian lagi dari Mamolo (Kecamatan Nunukan Selatan serta dari Tanjung, Sei Menteri (Kecamatan Nunukan), mereka disambut oleh Wakil ketua DPRD Saleh, SE dan anggota DPRD Nunukan lainnya.

Mereka datang untuk menyampaikan keluhan para petani rumput laut karena semakin turunnya harga beli rumput laut dari para petani.

Dalam orasinya mereka meminta pemerintah memperbaiki tata niaga supaya bisa kembali menormalkan harga rumput laut termasuk menindaklanjuti temuan reses DPRD Nunukan di eksportir Makassar beberapa waktu lalu.

Kedua, meminta aparat kepolisian melakukan pencegahan terhadap banyaknya pencurian dan pemotongan tali jangkar pondasi budidaya di laut.

Dan, ketiga meminta pemerintah memfasilitasi mencegah praktek monopoli mobil angkutan rumput laut masuk pelabuhan dan meminta diperbolehkannya bongkar muat perahu di samping kapal.

“Kami hadir disini bersama para pelaku pengusaha dan petani rumput laut untuk menyampaikan keinginan kami agar harga rumput laut kembali normal, karena para petani rumput laut di nunukan kini dihadapkan dengan semakin turunnya harga beli rumput laut dari para petani, yang tentunya berdampak terhadap ekonomi mereka," ucap Koordinator aksi, Sultan saat berorasi.

Sementara dari LMND, Jefri Lamadike meminta kepada anggota DPRD Nunukan agar dapat menerima para petani untuk bermusyawarah mengenai turunya harga rumput laut.

"Kami mengharapkan bisa duduk satu meja dengan anggota DPRD melakukan dengan pendapat atas keprihatinan yang dialami para petani rumput laut,” tuturnya.

Keinginan para demonstran tersebut direspon oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Saleh SE, dan anggota seperti, Ahmad Triady, Andre Pratama, Dharmawansyah dan Adama, dengan menyatakan siap menampung segala aspirasi para petani rumput laut Wakil melalui Rapat Dengar Pendapat.

Mendengar pernyataan tersebut, para demonstran akhirnya menghentikan aksinya dan menuju ruang Ambalat I untuk menggelar RDP dengan Anggota DPRD.

Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Pembudidaya Rumpu Laut (APRL) ini merupakan aksi yang kedua setelah sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2022 mereka menggelar aksi serupa dengan isi tuntutan menentang keputusan Gubernur Kaltara yang berencana membongkar pondasi rumput laut di jalur pelayaran dan perikanan.

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom