NUNUKAN, SIMPATIK – Meski mencatat pendapatan hingga Rp1 miliar Perbulan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Nunukan dinilai belum mampu mengatasi persoalan listrik yang terus terjadi di wilayah tersebut.

Anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansur mengkritisi kinerja PLN yang dinilai tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh dari masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan itu menegaskan bahwa masyarakat sudah sangat dirugikan dengan kondisi listrik yang kerap padam tanpa pemberitahuan.

Ia menilai, pemadaman bergilir yang terus terjadi telah menurunkan aktifitas dan menghambat perekonomian masyarakat.

"Bayangkan, dengan pendapatan mencapai Rp1 miliar perbulan, seharusnya PLN bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Tapi faktanya, listrik masih sering byarpet tanpa solusi yang jelas," kata Muhammad Mansur, Kamis (7/8/25).

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan manajemen dari pihak PLN, Ia juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana yang diperoleh dari pelanggan selama ini.

“Ini bukan angka kecil, pendapatan sebesar itu, seharusnya ada investasi yang cukup untuk perawatan jaringan, pengadaan cadangan daya, hingga peningkatan pelayanan pelanggan,” tegasnya.

Mansur menambahkan, byarpet yang terjadi minggu ini telah berdampak besar pada kerusakan barang elektronik warga, mulai dari kulkas, televisi, hingga mesin usaha rumahan.

Selain itu, para pelaku UMKM juga mengeluhkan penurunan produksi akibat ketergantungan pada pasokan listrik.

“Banyak pelaku usaha kecil yang mengadu, mereka harus menanggung kerugian karena produksi terhambat,” tambahnya.

Dampak lain yang juga disoroti adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap PLN sebagai penyedia layanan publik.

Mansur menilai PLN tidak cukup aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penyebab dan solusi jangka panjang atas krisis listrik ini.

Oleh karena itu, DPRD Nunukan berencana memanggil kembali direksi PLN Ranting Nunukan untuk meminta klarifikasi secara terbuka di hadapan wakil rakyat.

Dewan meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan pendapatan dan strategi perusahaan dalam mengatasi krisis listrik yang terjadi.

“Kami ingin tahu ke mana sebenarnya aliran dana Rp1 miliar itu. Kenapa tidak dialokasikan untuk peningkatan kapasitas daya atau peremajaan jaringan listrik? Ini harus dibuka terang-terangan,” tegas Mansur.

Lebih lanjut, Mansur juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi agar sebagai intervensi PLN dalam memperbaiki layanannya, suara masyarakat adalah kekuatan utama dalam mendorong perubahan.

“Kita tidak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban pelayanan yang buruk. PLN harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami warga,” pungkasnya.

Kondisi listrik di Nunukan belakangan ini memang menjadi sorotan public, warga berharap, dengan adanya tekanan dari DPRD, PLN segera mengambil langkah serius dan bukan hnaya janji perbaikan.***

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom