Krayan, SIMP4TIK - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melakukan peninjauan lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Krayan. Peninjauan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam surat resmi BNPP yang melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Bappenas, Kemendagri, hingga Kementerian Perdagangan.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri, sebelumnya menekankan perlunya pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah perbatasan. Menurutnya, pembangunan PLBN Krayan bukan hanya soal infrastruktur, melainkan pintu masuk transformasi ekonomi yang mampu memperkuat fungsi perbatasan sebagai jalur resmi perdagangan lintas negara.

“PLBN Krayan harus menjadi etalase Indonesia di perbatasan. Dengan adanya jalur resmi, aktivitas perdagangan akan lebih teratur dan masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kehadiran negara,” ujar Irwan Sabri, Kamis (23/7/2026).

Sinergi antara BNPP dan Pemda Nunukan ini menjadi modal penting agar percepatan pembangunan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud di lapangan. Pembangunan PLBN Krayan diharapkan mampu membuka ruang ekspor-impor resmi, memperkuat pengawasan perbatasan, sekaligus menghadirkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat Krayan.

Dengan langkah ini, pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan strategi nasional.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom