Nunukan, SIMP4TIK – Pemerintah Kabupaten Nunukan mulai mematangkan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tiga dekade ke depan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Nunukan Tahun 2026–2056.

Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Nunukan yang juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga instansi teknis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, konservasi, energi dan sumber daya mineral.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Hadiyah, S. T., mengatakan, penyusunan RPPLH menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki arah yang jelas dalam jangka panjang.

“RPPLH ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Nunukan untuk jangka panjang. Karena itu, penyusunannya harus melihat potensi, permasalahan, tekanan terhadap lingkungan serta kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).

Dokumen RPPLH Kabupaten Nunukan disusun untuk periode 2026–2056. Di dalamnya mencakup identifikasi potensi dan masalah perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan skenario, visi, arah kebijakan, strategi dan program, hingga pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

Menurutnya, karakter wilayah Nunukan yang memiliki kawasan hutan, pesisir dan laut, sungai, lahan pertanian dan perkebunan serta potensi mineral dan batubara membutuhkan pendekatan pengelolaan yang seimbang.

“Kita memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi pemanfaatannya harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Inilah yang menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan RPPLH,” katanya.

Penyusunan dokumen juga menggunakan pendekatan DPSIR, yakni melihat keterkaitan antara faktor pendorong, tekanan terhadap lingkungan, kondisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan serta respons yang diperlukan.

Keterlibatan lintas sektor menjadi bagian penting dalam proses tersebut. FGD turut dihadiri Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Kalimantan, Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, Kepala BPLH Wilayah X, Kepala BKSDA Kaltim-Kaltara, Kepala Balai TNKM dan Kepala SPTN Wilayah I Long Bawan, DLH Provinsi Kalimantan Utara, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara serta Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

“Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan karena persoalan lingkungan tidak berdiri sendiri. Pengelolaan hutan, kawasan konservasi, sumber daya air, pesisir, pertambangan dan pembangunan daerah saling berkaitan,” jelasnya.

RPPLH diharapkan menjadi pijakan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan generasi mendatang. (*)

Foto : Hadiyah

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : BD Novelinna