DPRD, SIMPATIK – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Mayoritas fraksi menyoroti pentingnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan agar lebih maksimal dan tepat sasaran.
Pandangan umum tersebut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Nunukan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Nunukan, Kamis (27/11/25), Seluruh fraksi memberikan catatan dan saran kepada pemerintah daerah terkait penyusunan anggaran.
Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya, Ahmad Triyadi menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan di beberapa wilayah. “Banyak ruang kelas dan ruang guru tidak layak, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki ruang belajar,” ujarnya dalam penyampaiannya.
Hanura juga mendesak pemerintah meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perkebunan, ekspor sumber daya alam, hingga layanan publik. Fraksi mendorong pemerintah melakukan gerakan yang terarah agar berdampak pada pembangunan daerah.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Said Hasan menekankan pemerataan pendidikan. Ia meminta alokasi anggaran 20 persen sektor pendidikan benar-benar menyentuh sekolah di wilayah pedalaman. “Peningkatan layanan pendidikan harus dinikmati semua, baik di kota maupun pelosok,” ungkapnya.
PKS juga menyoroti ketimpangan pembangunan di daerah pemilihan (dapil) empat yang masih terkendala akses jalan dan air bersih. Fraksi meminta agar pembangunan diarahkan secara proporsional untuk mengurangi kesenjangan wilayah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Gat S.Pd menilai peningkatan kualitas pendidikan bergantung pada sumber daya manusia tenaga pendidik. Ia menegaskan masih banyak sarana pendidikan yang belum merata, terutama di wilayah Krayan dan Kabudaya.
Gat juga meminta penataan sistem beasiswa agar lebih berkeadilan. “Selama ini penerima beasiswa lebih didominasi anak pejabat atau masyarakat kota. Tahun 2026 alokasi harus merata per dapil,” katanya.
Di sektor kesehatan, Demokrat mendorong peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Fraksi meminta penambahan dokter spesialis, pembangunan puskesmas, hingga peningkatan anggaran ambulans udara di Krayan.
Fraksi Nasdem melalui juru bicara Muhammad Mansur meminta pemerintah mengalokasikan anggaran beasiswa khusus peningkatan kualifikasi guru. Selain itu, Nasdem mendorong percepatan pembangunan SMP baru di Kelurahan Nunukan Timur.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Dr. Andi Muliyono memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM guru dan pegawai. Menurutnya, guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan kompetitif.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Saddam Husain mengapresiasi program daerah terkait pembayaran BPJS kesehatan bagi warga kurang mampu. Namun, fraksi meminta agar ketersediaan obat dan tenaga kesehatan di puskesmas diperkuat.
Selanjutnya, Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (F-KKN) melalui Donal, S.Pd menekankan peningkatan pelayanan publik melalui sistem informasi yang lebih merata. “Pelayanan publik harus mudah diakses hingga wilayah minim komunikasi,” katanya.
F-KKN juga meminta peningkatan PAD melalui optimalisasi wajib pajak dan retribusi daerah. Selain itu fraksi mengingatkan pemerintah agar serius menindaklanjuti pokok pikiran DPRD sebagai dasar pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen pandangan fraksi kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. DPRD berharap RAPBD 2026 dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembahasan lanjutan akan dilakukan pada agenda selanjutnya bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebelum rancangan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah diharapkan merespons seluruh masukan fraksi secara terbuka dan terukur.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
