Sebatik, SIMP4TIK– Suasana hangat terasa di Pelabuhan Sei Nyamuk, Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, saat rombongan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) bersama sejumlah anggota Komisi II DPR RI tiba di Pulau Sebatik pada Sabtu (4/10/2025) pagi.
Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memantau langsung kondisi kawasan perbatasan sekaligus menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
Rombongan tiba sekitar pukul 09.45 WITA menggunakan speedboat dari arah Tarakan dan disambut oleh berbagai pejabat daerah serta masyarakat setempat.
Setelah tiba di pelabuhan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara.
Setibanya di PLBN, para tamu negara disambut dengan prosesi adat tepung tawar yang dipimpin oleh Penjabat Sekda Kalimantan Utara dan didampingi Bupati Nunukan.
Momen ini menjadi simbol penghormatan dan penerimaan hangat dari masyarakat Sebatik kepada para pejabat pusat.
Selanjutnya, digelar rapat koordinasi di ruang pertemuan PLBN Sebatik. Dalam forum tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan.
"Kami datang ke Sebatik untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama soal PLBN. Kami juga ingin mendengar lebih dalam tentang isu perbatasan, termasuk persoalan wilayah yang mengalami pergeseran," ungkap Deddy.
Ia menjelaskan bahwa perhatian serius perlu diberikan terhadap persoalan pengoperasian PLBN yang masih tertunda. Selain itu, turut menjadi perhatian adalah dampak dari bergesernya wilayah seluas 4,9 hektar dari Indonesia ke Malaysia, dan sebaliknya, masuknya sekitar 127 hektar wilayah Malaysia ke dalam wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Kepala PLBN Sebatik memaparkan latar belakang pendirian, fungsi, serta tujuan dari keberadaan PLBN di wilayah tersebut. Menurutnya, PLBN ini diharapkan menjadi pusat pelayanan lintas batas yang tertib dan legal, serta menunjang kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja para pejabat pusat. Ia menegaskan bahwa pengoperasian PLBN sangat dinanti oleh masyarakat Sebatik yang jumlahnya kini mencapai sekitar 50 ribu jiwa.
"Pelabuhan ini secara fisik sudah siap, dan punya potensi besar untuk jadi pintu gerbang strategis bagi kegiatan sosial dan ekonomi di perbatasan.
Warga sangat berharap PLBN ini segera difungsikan," ujar Irwan.
Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat kendala administratif yang harus diselesaikan, salah satunya adalah masalah lahan masyarakat yang terdampak pembangunan, yang mencakup sekitar 127 bidang tanah dan 30 kepala keluarga.
"Kami berharap ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar bisa ditemukan solusi yang tidak merugikan warga," tambahnya.
Irwan juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh kebijakan pusat dalam penataan kawasan perbatasan. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih, baik dari sisi teknis maupun dalam menjalin komunikasi diplomatik dengan negara tetangga.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas, Ahmad Heryawan, serta sejumlah perwakilan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan kementerian terkait.
Dari pihak daerah, selain Bupati Nunukan, turut hadir Kapolres Nunukan, Danramil, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan di wilayah perbatasan, sekaligus memberikan harapan baru bagi masyarakat Pulau Sebatik.(*)
Foto : Eddy
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
