Krayan, SIMP4TIK - Masyarakat Krayan meminta penjelasan terkait progres pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang hingga kini belum terlihat jelas. Aspirasi warga ini muncul di tengah dorongan percepatan pembangunan perbatasan yang menjadi agenda nasional.

Surat resmi BNPP sebelumnya menegaskan bahwa setiap peserta rapat koordinasi wajib membawa data dan informasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan tuntutan warga yang menginginkan transparansi agar pembangunan tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar menghadirkan hasil nyata di lapangan.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menekankan pentingnya transformasi kawasan perbatasan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia mendorong agar pembangunan PLBN tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses.

“Pembangunan PLBN harus jelas, terbuka, dan bisa dipantau oleh masyarakat. Dengan begitu, warga merasa dilibatkan dan percaya bahwa negara hadir di perbatasan,” tegas Irwan Sabri, Kamis (23/7/2026).

Warga Krayan berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan penjelasan detail mengenai tahapan pembangunan, termasuk target waktu penyelesaian. Mereka menilai keterlibatan masyarakat akan menjadi modal penting agar percepatan pembangunan benar-benar terwujud, bukan sekadar wacana.

Dengan desakan ini, isu transparansi pembangunan PLBN Krayan kini menjadi sorotan. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa proyek strategis nasional di perbatasan berjalan sesuai rencana, sekaligus menjawab harapan masyarakat yang ingin melihat perubahan nyata.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom