Sebatik, SIMP4TIK – Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI ke Pulau Sebatik menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi yang selama ini menjadi keresahan mereka. 

Camat Sebatik Utara H. Zulkifli, SE, dan tokoh masyarakat turut mengungkapkan kondisi riil yang dihadapi warga di wilayah perbatasan tersebut.

Dalam rapat koordinasi di PLBN Sebatik, Camat Sebatik Utara menjelaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penyelesaian batas wilayah darat, masih terdapat permasalahan serius yang belum terselesaikan, terutama di wilayah laut.

"Alhamdulillah, untuk Outstanding Boundary Problem atau OBB di darat, dari pilar timur hingga barat, sudah ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun, di laut masih ada yang belum selesai. Kami berharap penyelesaiannya bisa segera dilakukan, agar tidak memicu persoalan baru ke depan," ujar Camat Sebatik Utara di hadapan rombongan Wamendagri dan anggota DPR RI, Sabtu (4/10/2025).

Selain itu, ia juga menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait pergeseran batas darat yang berdampak pada lahan warga, berdasarkan data kecamatan, ada sekitar 65 bidang lahan milik masyarakat yang terdampak akibat pelurusan garis batas, termasuk bangunan, kolam ikan, hingga area parkir.

"Permasalahan ini cukup mengkhawatirkan, karena sebagian wilayah yang dulunya bagian dari Indonesia sekarang masuk ke Malaysia, lebih dari 4 hektare. Bahkan kami menerima laporan bahwa di sekitar patok 2, sudah ada aktivitas dari pihak Malaysia, termasuk rencana pembangunan pos pengawasan. Beberapa rumah warga pun sudah dibongkar," katanya. 

Camat menegaskan bahwa penyelesaian batas wilayah ini tidak bisa ditunda terlalu lama. 

“Kami sangat berharap pemerintah pusat bisa segera mengambil langkah konkret sebelum situasi di lapangan semakin rumit dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan yang dihadapi para nelayan Sebatik, terutama di wilayah sekitar Pilar S9. 

Menurutnya, masih banyak nelayan yang tanpa sengaja masuk ke wilayah perairan Malaysia karena tidak adanya tanda atau rambu batas yang jelas di laut.

"Ada warga kami yang ditangkap aparat Malaysia karena dianggap melintas batas, padahal mereka tidak tahu posisi perbatasan sebenarnya. Kami mohon pemerintah pusat dan instansi terkait membantu mengatasi persoalan ini. Tanda batas laut sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak dirugikan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat H. Herman Baco juga angkat bicara mengenai keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang hingga kini belum berfungsi penuh, meski telah lama diresmikan.

"Bangunan PLBN ini sudah megah, bahkan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Tapi masyarakat terus bertanya, kapan ini bisa benar-benar dipakai? Mereka berharap fasilitas ini segera difungsikan dan memberi manfaat nyata, baik untuk ekonomi, sosial, maupun keamanan di perbatasan," ungkap Herman.

Ia memahami bahwa terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, terutama dari sisi hubungan antarnegara. 

"Kami dengar belum ada kesepakatan soal penggunaan jalur laut dan soal dua kapal dari Malaysia yang rutin melintas perairan kita menuju Tawau. Jika masalah ini bisa segera diselesaikan dan kedua negara sepakat, PLBN pasti bisa difungsikan dengan baik," ujarnya.

Herman juga menyampaikan bahwa masyarakat di perbatasan sudah cukup lama menanti perubahan yang nyata. Ia menyebut banyak desakan dari berbagai kelompok masyarakat yang ingin melihat kemajuan di wilayah terdepan Indonesia itu.

"Harapan kami sederhana. Kalau memang masih ada hambatan administratif atau teknis dari Malaysia, pemerintah kita bisa ambil kebijakan  
alternatif. Yang penting, fasilitas yang sudah dibangun ini tidak sia-sia dan bisa segera digunakan oleh warga," katanya.

Menurutnya, dukungan dan perhatian dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar persoalan PLBN dan batas wilayah bisa segera dituntaskan. Ia yakin, jika ada koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik.

"Masyarakat di perbatasan ini tidak minta lebih. Kami hanya ingin agar yang sudah dibangun dengan biaya besar ini bisa segera digunakan. Ini demi kesejahteraan rakyat, dan sekaligus memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan," tutup Herman.

Kunjungan kerja ini diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat Sebatik yang selama ini hidup dalam keterbatasan fasilitas dan ketidakpastian wilayah. 

Mereka berharap, bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi juga menjadi titik awal dari penyelesaian konkret atas persoalan-persoalan perbatasan yang sudah terlalu lama menggantung.(*)

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom