SIMP4TIK News - Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM PhD didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Arief Budiman SPt MSI  dan sejumlah staf terkait melakukan kunjungan ke Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis, Sabtu (23/9). 

Menurut Arief Budiman, kunjungan ini dilakukan untuk melihat dari dekat kondisi banjir, penanganan korban banjir serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. 

"Masih dalam perjalanan dari luar daerah, beliau memerintahkan saya untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan kunjungan ke daerah yang terkena bencana banjir termasuk menyiapkan bantuan yang bisa disalurkan kepada masyarakat secara cepat," katanya. 

Di daerah yang tergenang karena banjir, Bupati mengunjungi warga dengan menaiki perahu milik warga, sebagai bentuk kepedulian  pemerintah serta meneguhkan pemerintah akan selalu hadir terutama disaat masyarakat sedang mengalami musibah. 

Seperti diketahui, banjir yang melanda kabupaten Nunukan hampir terjadi serentak merendam lima  kecamatan di dataran tinggi Krayan dan lima kecamatan yang berada di jalur sungai Sembakung.

Adapun kecamatan itu adalah kecamatan Krayan Timur, Krayan, Krayan Barat, Krayan Tengah, Krayan Selatan, Lumbis Pangsiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai dan Kecamatan Sembakung. 

Berdasarkan kaji cepat yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Nunukan, banjir yang terjadi pada 10 kecamatan tersebut,  telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan  status Tanggap darurat bencana alam banjir. 

Penetapan status ini akan berlangsung selama 14 hari yaitu tanggal 22 September sampai dengan  5 Oktober 2023. Selama tanggap darurat maka pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir berupa kebutuhan dasar seperti bahan permakanan dan membuka POSKO tanggap darurat dan pelayanan dapur umum bagi pengungsi di kecamatan.

Terkait penanganan infstruktur yang rusak seperti jembatan dan jalan yang terjadi di wilayah Dataran Tinggi Krayan, Arief Budiman mengaku sudah melakukan kjoordinasi ke BPBD Propinsi Kaltara.

"Pembangunan Jalan dan jembatan yang rusak di Krayan ini adalah kewenangan Propinsi sehingga perlu dikoordinasikan untuk segera dilakukan penanganan agar mobilititas masyarakat antar kecamatan kembali bisa lancar pasca banjir," katanya.(*)  

Teks/Foto : Asa Zumara, SS (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )