Bupati Nunukan HJ. Asmin Laura Hafid  SE MM  PhD didampingi tiga anggota DPRD Nunukan dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan melakukanKoordinasi dan Konsultasi mengenai usulan terkait penerimaan PPPK di Kab. Nunukan Tahun 2023 ke Kemenpan RB di Jakarta. Senin (15/05).

Mereka adalah  Hendrawan Komisi I DPRD, Gat Kalep Komisi I DPRD, Welson Ketua Komisi II, Lewi Komisi II DPRD, Kepala BKPSDM H. Sura'i, Kepala Diknas Akhmad, Inspektur Inspektorat Jumianto, Kepala Dinas Pemadam Rachmaji Sukirno dan Kabag Organisasi Harman.

Bupati Laura dan rombongan diterima  Suryo Hidayat Analis Kepegawaian /SDMA Ahli Madya Kemenpan RB dan Eva Analis Kebijakan Kemenpan RB.  Dalam pertemuan kali ini Bupati Laura mengajukan beberapa usulan kepada Kemenpan RB terkait dengan penerimaan PPPK di Kab. Nunukan Tahun 2023.

Dalam pertemuan itu menyampaikan beberapa usulan  beberapa usulan  pertama standar passing grade seleksi PPPK dibuatkan perbedaan dengan standar passing grade Nasional di Wilayah Kab. Nunukan.

"Kenapa kita mengusulkan ini karena kualitas SDM (Honorer) berbeda dengan SDM yang berada di wiliayah Pulau jawa dan sekitarnya dan lagi letak geografis kita di perbatasan yang sulit dijangkau baik transportasi maupun jaringan internet, sehingga ini juga salah satu hambatannya,"ujarnya.

Bupati juga  mengusulkan agar tenaga honorer yang berstatus kategori 2 agar dapat diprioritaskan untuk diterima menjadi pegawai PPPK Tahun 2023.

Selain itu, Bupati merharap tenaga honorer yang sudah bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Nunukan diprioritaskan menjadi PPPK ditempat dia bekerja saat ini.

Selanjutnya untuk 20 orang tenaga kesehatan di Kec. Krayan yang belum bisa terdaftar dalam sistem penerimaan agar dapat dibuka akunnya oleh Kemenpan RB.

Usulan terakhir, untuk tenaga PPPK guru yang mendaftar di Kec. Lumbis tetapi pada saat SK penetapan bertugas di Nunukan untuk dapat diposisikan kembali sesuai tempat pendaftaran awal.

Merespon usulan-usulan itu Suryo Hidayat menjelaskan kedepannya nilai ambang batas hasil test CAT dapat diakumulasi dengan kompetensi teknis tambahan dalam bentuk ujian praktek terhadap pekerjaan yang dilamar.

Kemudian untuk tenaga honorer kategori 2 dan 3 akan dipertimbangkan menjadi bagian dari nilai penerimaan PPPK di kondisikan oleh instansi teknis. Untuk honorer yang bertugas di wilayah terpencil diupayakan untuk mendapatkan prioritas akan dibahas pula tingkat selanjutnya.

Selanjutnya untuk 20 orang tenaga kesehatan akan segera dibuka akunnya pendaftaran susulan oleh Kemenpan RB dan Kemenkes.
Yang terakhir untuk guru yang pendaftaran berbeda penempatan akan diusahakan untuk kembali di posisi awal.

Bupati Laura sempat meneteskan air mata dan sangat terharu dengan tanggapan dari Kemenpan RB. Laura mengatakan di sisa masa jabatannya dirinya  ingin memperjuangkan tenaga honorer yang berada di Kab. Nunukan agar dapat segera diangkat menjadi PPPK. (*)

Teks/Foto : Dewi Sukmawardani (Prokopim)

Sumber Fb Pemkab Nunukan