SIMP4TIK News - Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM PhD menghadiri West Java Digital Servicers International Festival 2022 di Balairung Rudini Intitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat (22/12).
Kegiatan akan berlangsung dua hari (22-23/12) dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan dihadiri dua Menteri yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jenderal Purnawiranan Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia.
Masalah mendasar yang menjadi pembahasan pada acara ini adalah penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) atau e-government. Kabupaten Sumedang dan Propinsi Jawa Barat sudah menerapkan SPBE untuk enam jenis layanan dasar masyarakat.
Hasil dari penerapan SPBE menurut Bupati Sumedang Donni Ahmad Munir dan dipertegas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pelayanan lebih cepat, efektif, efisien, akuntabel dan menekan terjadinya kolusi dan korupsi.
Penerapan SPBE di lingkungan Pemerintahan menurut Donni Ahmad Munir bukan soal dana yang cukup dan infrastruktur yang lebih utama melainkan komitmen leadership di daerah. Menyikapi hal itu Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid setuju namun menurutnya kondisi daerah juga harus jadi bahan pertimbangan.
“Setiap daerah mempunyai kondisi geografis yang berbeda-beda, kultur masyarakat yang beraneka ragam, tingkat pendidikan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya manusia yang berbeda di setiap daerah sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah,” katanya.
Soal kepemimpinan Laura setuju sangat menentukan di dalam pengambilan keputusan namun dirinya tidak menampik permasalah di daerah dan cara masyarakat merespon kebijakan pemerintah juga bermacam-macam.
“Apa yang menjadi harapan Pemerintah Pusat terutama di dalam penerapan SPBE pasti direspon oleh Pemerintah di Daerah, karena SPBE ini sudah menjadi keniscayaan di era teknologi digital ini, sudah menjadi kebutuhan, tidak bisa kita hindari, namun di dalam penerapannya tentu tidak bisa semua langsung jadi, tetapi step by step, karena masalah di daerah juga sangat beragam dan Kepala Daerah juga harus segera meresponnya,” katanya.
Di dalam mendukung penerapan SPBE di Indonesia agar tidak ada lagi daerah kategori blankspot maka pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo harus fokus dalam pembangunan jaringan.
“Saya berharap Kementerian Kominfo fokus saja dulu pada pendanaan untuk sarana prasarana jaringan, karena jaringan ini susah, berbiaya mahal, harus jangka panjang, jangan pakai kuota. Tidak usah dulu pikir yang lain, soal aplikasi biarkan daerah yang pikirkan,” katanya merespon narasumber dari Kementerian Kominfo.
Laura mengungkap Pemerintah Kabupaten Nunukan tiga tahun terakhir sudah mulai menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik. Pelayanan elektronik sudah dilakukan pada beberapa bidang pelayanan publik antara lain administrasi kependudukan dan perizinan satu pintu, serta penerapan tanda tangan elektronik juga sudah diterapkan.
“Mulai tahun 2022 ini kita sudah mulai membangun infrastruktur jaringan internet melalui Diskominfo sehingga perangkat daerah sudah terkoneksi, pembangunannya akan tuntas hingga tahun 2023 nantinya. Saya berharap dengan terkoneksinya antar OPD ini maka SPBE akan semakin berkembang, layanan masyarakat semakin mudah, cepat, efisien dan lebih akuntabel,” harapnya.
Laura mengungkap kesadaran masyarakat di dalam penerapan SPBE di lingkungan pemerintahan sudah mulai direspon masyarakat. Pada setiap kunjungannya ke kecamatan-kecamatan ada tiga aspirasi utama yaitu jaringan telekomunikasi, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.
“Usulan-usulan itu sedang dalam proses pelayanan yang lebih baik, untuk jaringan telekomunikasi kita bersyukur pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo secara step by step sedang membenahi infrastruktur telekomunikasi dengan membangun tower dan pemasangan VSAT untuk mendukung percepatan layanan publik dan sebagai jawaban usulan masyarakat tersebut,” katanya.(*)
