Nunukan, SIMP4TIK - Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Melalui Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Senin (26/1/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen RKPD 2027 kedepan.
Kegiatan yang diselenggarakan diruang pertemuan Lantai 5 Kantor Bupati ini di hadiri Wakil Bupati Nunukan, Ketua DPRD Nunukan , Anggota DPRD Nunukan, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Camat Se Kabupaten Nunukan Instansi Vertikal serta Pemangku Kepentingan yang ada di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini membuka ruang diskusi kepada seluruh peserta forum untuk menyampaikan pandangan tentang pembangunan Kabupaten Nunukan kedepan.
Sebagai forum diskusi antar pemerintah dan masyarakat tentu sinergi lintas sektor harus tetap terjalin sehingga pemerataan Infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi yang insklusif dapat tercapai.
Kegiatan ini bukan hanya sekedar agenda rutin dikalender birokrasi. Partisipasi publik dalam RKPD tidak boleh sekadar formalitas daftar hadir. Suara dari kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil harus menjadi kompas utama dalam menentukan skala prioritas.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melalui sambutanya mengaskan kinerja program pembangunan harus ada kerja sama lintas sektor sehingga program yang akan dilaksanakan tahun 2027 bisa lebih fokus dan selaras antara kabupaten, provinsi dan nasional.
Kegiatan Ini menjadi momentum untuk mentransformasi perencanaan dari sekadar birokrasi menjadi aksi strategis. Sehingga RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2027 yang diarahkan selaras dengan 17 arah baru menuju perubahan yang menjadi program prioritas kepala daerah dan program strategis nasional (Asta Cita pro ASN) dapat terakomodir.
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD bukan sekadar tahapan administratif, melainkan ruang strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan adil, merata, dan berkelanjutan. Pemerataan infrastruktur layanan dasar dan ekonomi harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)
Teks/Foto : Andi Muhammad Iqbal,S.IKom (Tim Publikasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN )
