Nunukan, SIMP4TIK - Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Senin (18/5/2026).

Pada pelaksanaan kegiatan ini, DLH bekerjasama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, H. Muhammad Amin, S.H, di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025  tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten /Kota. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 akan melaksanakan kegiatan tersebut yang diawali dengan Penyusunan Dokumen RPPLH.

Dalam sambutannya Plh. Sekretaris Daerah, Muhammad Amin menyebutkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH adalah dokumen strategis yang menjadi panduan 20 tahun ke depan. Dokumen ini akan memuat isu prioritas lingkungan, daya dukung dan daya tampung wilayah, serta strategi dan program yang realistis untuk dilaksanakan.

Selain itu disampaikan Muhammad Amin, Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menjadikan RPPLH sebagai acuan dalam setiap kebijakan pembangunan. "Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi lingkungan tetap lestari dan masyarakat tetap sejahtera. Itulah makna pembangunan berkelanjutan yang kita kejar," ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan penyampaian paparan dari  Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada dilanjutkan dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan diskusi terkait data - data yang diperlukan dalam penyusunan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Nunukan.

Teks/Foto : Hesti Ayu Prihastuti,A,Md,A.B (Tim Publikasi DINAS LINGKUNGAN HIDUP )