Nunukan, SIMP4TIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan terus berkomitmen mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal. Langkah konkret ini diwujudkan melalui kolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan bersama layanan pajak, dengan menggelar kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro di UKM Center Nunukan.

Layanan tatap muka yang dibuka selama tiga hari ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro mendapatkan legalitas hukum secara cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya alias gratis.

Selama tiga hari pelaksanaan, program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Petugas di lapangan berhasil menerbitkan kurang lebih 46 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para pelaku UMKM.

Berdasarkan data realisasi, bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling banyak didaftarkan adalah Penyedia Makan dan Minum. Fenomena ini mempertegas dominasi sektor kuliner dalam ekosistem UMKM di Nunukan, yang mencakup: Warung makan dan katering, UMKM produk roti dan kue, dan Kedai kopi dan aneka jajanan

"Antusiasme pelaku usaha kuliner sangat tinggi. Mereka mulai sadar bahwa NIB ini adalah 'kunci emas' untuk membuka akses ke berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, pendaftaran PIRT, sertifikasi Halal, hingga pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujar perwakilan penyelenggara.

Melihat keberhasilan program ini, Pemkab Nunukan mengimbau kepada seluruh pelaku usaha mikro yang belum legal—terutama yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan jasa untuk tidak ragu melegalkan usahanya.

Dengan memiliki NIB, usaha masyarakat tidak hanya memiliki perlindungan hukum yang jelas, tetapi juga menjadi lebih kredibel dan lebih mudah untuk berkembang ke skala yang lebih besar.(*)

Teks/Foto : Fadiah Khairina, S. Km (Tim Publikasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP )