Nunukan, SIMP4TIK – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyampaian Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula BKPSDM, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.

Dalam forum tersebut, Disdukcapil Kabupaten Nunukan memaparkan standar pelayanan yang akan diterapkan pada tahun 2026. Standar pelayanan tersebut mencakup 18 jenis layanan administrasi kependudukan yang selama ini telah diberikan kepada masyarakat, serta penambahan 1 (satu) jenis layanan baru, yaitu Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Penyampaian standar pelayanan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta forum yang terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi terkait, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan pengguna layanan. Melalui diskusi tersebut, berbagai masukan, saran, dan penyempurnaan terhadap standar pelayanan berhasil dihimpun untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bentuk kesepakatan bersama, sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan dan penetapan Standar Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Selain membahas standar pelayanan, para peserta forum juga menyampaikan sejumlah saran, masukan, serta pertanyaan terkait pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Disdukcapil Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan prima kepada masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Disdukcapil Kabupaten Nunukan menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Teks/Foto : Mohammad Safri (Tim Publikasi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL )