Nunukan, SIMP4TIK - Nunukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (22/4/2026), melanjutkan rangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda yang berlangsung sejak 21 April hingga 24 April 2026.

Agenda hari ini difokuskan pada audiensi dengan DPRD Nunukan serta pendalaman perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk APBD, hibah, dan pokok pikiran (pokir). Selain itu, tim KPK juga melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah layanan publik strategis seperti DPMPTSP dan RSUD Nunukan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut undangan resmi Bupati Nunukan kepada seluruh perangkat daerah untuk mendukung koordinasi pemberantasan korupsi sektor pelayanan publik. Audiensi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, mulai dari sekretaris daerah, inspektorat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pemaparannya, tim KPK menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Fokus pencegahan diarahkan pada delapan area rawan, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengelolaan aset daerah.

KPK juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih memiliki potensi kerawanan korupsi, sehingga diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nunukan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi di tingkat daerah.

Teks/Foto : Eries Ramadhani, CAWD (Tim Publikasi INSPEKTORAT DAERAH )