Nunukan, SIMP4TIK - Dalam rangka mempercepat penyelesaian Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), pemerintah daerah terus mendorong penguatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Langkah ini dinilai penting guna mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat proses perizinan di lapangan.

Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam percepatan ini, di antaranya sektor kesehatan, industri dan koperasi, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada pemenuhan persyaratan seperti label higienis dan sanitasi pangan rumah makan serta label sanitasi dan higienis untuk Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya fasilitasi percepatan pemenuhan persyaratan PB dan PB-UMKU bagi pelaku usaha melalui kerja sama yang lebih intensif dengan OPD teknis. Upaya ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 750 permohonan PB dan PB-UMKU yang belum memenuhi persyaratan dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha di daerah.

Beberapa kendala utama yang dihadapi pelaku usaha antara lain kurangnya pemahaman terhadap persyaratan perizinan, jarak antar kecamatan yang cukup jauh dari pusat kabupaten, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, serta masih terbatasnya pengawasan dari OPD terkait.

Dengan adanya percepatan ini, diharapkan proses perizinan menjadi lebih efisien dan inklusif, sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang legal serta memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.(*)

Teks/Foto : Fadiah Khairina, S. Km (Tim Publikasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP )