Nunukan, SIMP4TIK - Nunukan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rangkaian kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 21–24 April 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program pemberantasan korupsi terintegrasi yang melibatkan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan Surat Tugas KPK Nomor 1556/KSP.00/70-75/04/2026, tim yang terdiri dari sejumlah analis pemberantasan tindak pidana korupsi ditugaskan untuk melakukan berbagai agenda, mulai dari kunjungan lapangan, koordinasi sektor pelayanan publik, hingga penanganan aset daerah.

Di Kabupaten Nunukan, kegiatan difokuskan pada pendalaman area pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta perencanaan dan penganggaran APBD, termasuk hibah dan pokok pikiran (pokir). Selain itu, tim KPK juga dijadwalkan melakukan audiensi langsung dengan Bupati Nunukan.

Sejalan dengan itu, Bupati Nunukan mengundang seluruh jajaran perangkat daerah untuk menghadiri audiensi koordinasi pemberantasan korupsi yang digelar pada 21–22 April 2026. Undangan tersebut ditujukan kepada sekretaris daerah, para asisten, kepala OPD, hingga pejabat terkait lainnya guna mendukung kelancaran kegiatan KPK.

Agenda kegiatan mencakup audiensi dengan Bupati dan DPRD, kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (DPMPTSP) serta RSUD Nunukan, hingga pembekalan pelaksanaan proyek strategis daerah. Fokus utama pembahasan meliputi peningkatan transparansi pelayanan publik dan penguatan tata kelola anggaran daerah.

Teks/Foto : Eries Ramadhani, CAWD (Tim Publikasi INSPEKTORAT DAERAH )