Sebatik, SIMP4TIK – Upaya memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan desa terus dilakukan pemerintah. Dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Triwulan II Tahun 2026, tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan uji petik pada enam desa di wilayah Kecamatan Sebatik Timur dan Sebatik, Selasa hingga Kamis (2-4 Juni 2026).
Kegiatan tersebut turut didampingi oleh perwakilan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pihak Kecamatan Sebatik Timur. Pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Salah satu fokus pengawasan adalah perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tanjung Harapan. Berdasarkan hasil pemantauan, pembangunan fisik koperasi telah mencapai 100 persen dan telah diresmikan. Tahap berikutnya adalah menunggu pelaksanaan operasional usaha koperasi agar dapat segera memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Selain itu, tim juga memperoleh informasi terkait rencana pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih Tanjung Aru. Ketua Pengawas dan Bendahara koperasi menyampaikan bahwa selain mengelola enam gerai usaha utama, koperasi juga berencana mengembangkan sektor wisata dan kuliner.
Langkah tersebut dinilai memiliki prospek yang menjanjikan mengingat Desa Tanjung Aru merupakan kawasan strategis wisata pantai yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata lokal.
"Koperasi akan berupaya mengembangkan jenis usaha yang belum dijalankan masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan persaingan yang dapat mematikan usaha warga yang sudah lebih dahulu berkembang," ujar salah satu pengurus koperasi saat memberikan penjelasan kepada tim pendamping.
Dengan konsep tersebut, koperasi diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengganggu aktivitas ekonomi yang telah berjalan.
Sementara itu, kondisi berbeda ditemukan pada Koperasi Desa Bukit Aru Indah. Saat ini, kepengurusan koperasi mengalami pengurangan anggota pengurus dan dalam waktu dekat akan dilakukan proses pergantian pengurus.
Berkurangnya jumlah pengurus disebabkan belum optimalnya kinerja organisasi serta belum berjalannya unit usaha koperasi secara efektif. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa pengurus memilih mengundurkan diri dari kepengurusan.
Meski demikian, pemerintah daerah dan pihak terkait berharap proses reorganisasi dapat segera dilakukan sehingga koperasi dapat kembali berjalan sesuai tujuan pembentukannya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Melalui kegiatan evaluasi dan pendampingan ini, diharapkan seluruh desa yang menjadi objek uji petik mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Teks/Foto : Siti Hasnah,SE (Tim Publikasi DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN )