NUNUKAN, SIMP4TIK – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan melalui Bidang Kemetrologian melakukan sosialisasi dan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) di sejumlah tempat usaha di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Direktorat Kemetrologian terkait pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi UTTP secara serentak di seluruh Indonesia pada minggu keempat September hingga minggu pertama Oktober 2026.

Pengawasan dan sosialisasi dilaksanakan pada 1–2 Oktober 2026 oleh Pengawas Kemetrologian Ahli Muda DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Kumaidi Harianto, S.M., bersama petugas lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban melakukan tera ulang terhadap UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum maupun kegiatan usaha.

Kewajiban tera ulang berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP untuk menentukan ukuran, takaran atau berat barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir perusahaan, maupun melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, petugas menyosialisasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pelayanan tera dan tera ulang tidak termasuk objek retribusi, sehingga pelayanan tera dan tera ulang tidak dipungut biaya retribusi.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pengawasan antara lain PT Pos Indonesia di Jalan Sei Bolong, PT Pos Indonesia di Jalan Ujang Dewa, Sedadap, J&T Cargo Sedadap, J&T Express di depan Bandara Nunukan Jalan Arif Rahman Hakim, J&T Cargo di kawasan Alun-Alun Nunukan, serta J&T di Jalan Bhayangkara.

Dari hasil kunjungan, sebagian besar lokasi yang diperiksa merupakan jasa ekspedisi. PT Pos Indonesia diketahui telah melakukan tera timbangan pada Februari 2026, sementara timbangan pada salah satu lokasi J&T Cargo yang dikunjungi diketahui belum pernah dilakukan tera.

Hasil pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktorat Kemetrologian.

Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan alat ukur yang digunakan pelaku usaha memberikan hasil pengukuran yang benar, sehingga tercipta transaksi perdagangan yang adil sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.

Teks/Foto : Siti Hasnah,SE (Tim Publikasi DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN )